Ray Rangkuti Desak Pembatalan Retreat Kepala Daerah, Efisiensi Anggaran Harus Diutamakan!

Menurut Ray Rangkuti salah satu tujuan utama retreat adalah agar kepala daerah memahami program-program pemerintah pusat.

Namun ia mempertanyakan apakah ada sesi khusus yang membahas kebutuhan dan tantangan di daerah.

"Retreat ini seolah hanya mengarahkan daerah untuk menyukseskan program pusat. Tapi apakah ada materi yang membahas kesulitan daerah? Apakah ada sesi untuk menampung aspirasi mereka?" katanya.

Ia menganggap hal ini sebagai bentuk sentralisasi berlebihan yang tidak memperhitungkan perbedaan kebutuhan tiap daerah.

Baca Juga: Tanggapi Tagar ‘Indonesia Gelap’, PKB: Pak Prabowo Sebenarnya Berpihak Kepada Rakyat

Ray Rangkuti juga mengkritik pola tata kelola pemerintahan di era Presiden Prabowo yang disebutnya cenderung seperti "manajemen letupan" dibandingkan perencanaan matang.

Ia mencontohkan kebijakan pemindahan distribusi LPG 3 kg dari pengecer ke pangkalan yang sempat menimbulkan gejolak sebelum akhirnya dibatalkan dalam satu hari.

"Banyak kebijakan yang muncul tiba-tiba tanpa perencanaan matang, lalu saat menuai kritik langsung diubah. Ini bukan manajemen yang baik," ujarnya.

Ray Rangkuti juga menyinggung adanya perbedaan perlakuan terhadap kepala daerah yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan yang tidak.

Baca Juga: “Masih Ada Cahaya” Respon Waketum PAN soal Tagar ‘Indonesia Gelap’ dan ‘Kabur Aja Dulu

"Saat Mukernas Gerindra kepala daerah dari KIM diundang sementara yang bukan dari KIM tidak. Tapi sekarang mereka semua diminta memahami program pusat. Ini kan paradoks," kritiknya.

Menurutnya jika pemerintah ingin sinkronisasi antara pusat dan daerah maka pendekatannya harus adil tanpa membeda-bedakan latar belakang politik kepala daerah.

Ia menyarankan agar acara ini dibatalkan dan fokus dialihkan ke kebijakan yang lebih transparan, efisien, serta berpihak pada rakyat.

"Lebih baik ada pelatihan tentang transparansi, antikorupsi, dan dialog dengan masyarakat daripada retreat yang lebih banyak mengedepankan kultur militarisme," pungkasnya.***