Tajam! Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi Lebih Buruk dari Soeharto dalam Pengelolaan Kekuasaan dan Ekonomi

bisnisbandung.com - Prof Ikrar Nusa Bhakti menyampaikan analisis kritis mengenai perbandingan kepemimpinan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Soeharto.

Dalam pandangannya, Jokowi dinilai lebih buruk dibandingkan Soeharto dalam hal pengelolaan kekuasaan dan ekonomi, terutama terkait pengaruh kekuasaan keluarga serta pengelolaan sumber daya alam.

“Kita tahu bahwa setelah lengser, Pak Harto tidak pernah cawe-cawe dalam politik atau mengganggu Presiden Habibie dalam kebijakan politik dan ekonominya,” ujarnya dilansir dari youtube pribadinya.

Baca Juga: Di Balik Pujian Presiden Prabowo untuk Jokowi, Rocky Gerung Duga Itu Hanya ‘Sugar Cover’

“Pak Harto selalu menjaga agar anggaran benar-benar digunakan untuk rakyat, bangsa, dan negara,” lanjutnya.

Ikrar menyoroti keterlibatan kedua presiden dengan PT Freeport. Soeharto, meski memberikan izin penanaman modal asing kepada Freeport sejak awal, tetap berupaya agar hasil tambang dinikmati masyarakat.

 Sementara itu, Jokowi mengambil alih 51% saham Freeport namun efek positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai belum optimal.

Menurut Ikrar, hilirisasi tambang yang digalakkan di era Jokowi belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

Baca Juga: Panas! Faizal Assegaf Tuding Prabowo dan Partai-Partai Penyokong Semakin Gelap Mata

Ia mempertanyakan mengapa APBN masih sangat bergantung pada pajak dengan porsi hingga 82%, meski Indonesia disebut memiliki nilai tambah tinggi dari hasil pemrosesan nikel, bauksit, tembaga, dan perak.

Ikrar juga mengkritisi kebijakan ekonomi Jokowi yang dianggap tidak sebaik era Soeharto.

Meskipun Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997-1998, Soeharto dinilai tetap bertanggung jawab dengan mengundurkan diri tanpa mempengaruhi pemerintahan berikutnya.

Sebaliknya, Jokowi dianggap masih aktif berpolitik meski masa jabatannya sudah berakhir.

Baca Juga: Rakyat Harus Kritis! Henri Subiakto: Agar Pemerintah Jauh Lebih Hati-Hati dalam Membuat Kebijakan