Heboh! PHK Pegawai RRI & TVRI Dibatalkan, Hendri Satrio: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

"Saya rasa ini hanya ekspresi kekecewaan publik. Kalau dilihat dari presiden sebelumnya seperti Soeharto, Megawati, atau SBY, mereka juga tidak diadili setelah lengser," ujar Hendri Satrio.

Di sisi lain kebijakan efisiensi anggaran disebut-sebut sebagai penyebab utama rencana PHK pegawai RRI dan TVRI.

Hendri Satrio menyoroti bahwa pemotongan anggaran sering kali berdampak pada sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga: Dedek Prayudi, Politisi PSI: Efisiensi Anggaran Demi Manfaat Lebih Besar untuk Rakyat

"Kenapa tiba-tiba ada pemotongan anggaran? Padahal saat anggaran 2024 dibuat seharusnya sudah diperhitungkan dengan baik," ucapnya.

Selain itu ia juga menyinggung pemangkasan anggaran pendidikan yang dikhawatirkan melanggar amanat Undang-Undang Dasar 1945.

"Ada batas minimum 20% dari APBN untuk pendidikan. Kalau dipotong di bawah itu berarti melanggar konstitusi," tambahnya.

Baca Juga: New Awareness atau New Problem? Kontroversi Pemangkasan Anggaran

Selain tagar "Adili Jokowi", muncul juga gerakan "Kabur Aja Dulu" yang mengajak orang meninggalkan Indonesia karena kecewa dengan kondisi politik dan ekonomi.

Namun Hendri Satrio mengkritik keras fenomena ini. Ia menilai bahwa meninggalkan negara bukanlah solusi.

"Jangan sampai kita membenci Indonesia. Apa pun yang terjadi tetap ada harapan untuk memperbaiki keadaan," ujarnya.***