Jimly Asshiddiqie Ingatkan Bahaya Oligarki dan Totalitarianisme Baru

Bisnisbandung.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahaya oligarki dan totalitarianisme baru yang tengah mengancam demokrasi di Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie praktik politik yang dikendalikan segelintir elite ekonomi dan politik bisa menggerus kebebasan masyarakat.

Dikutip dari youtube Prof. Topo Santoso, Jimly Asshiddiqie menjelaskan "Sekarang kita melihat fenomena baru di mana pengusaha besar memiliki media mendukung ormas bahkan mendirikan partai politik. Ini berpotensi menciptakan totalitarianisme baru."

Baca Juga: Heboh! Perusahan Asuransi Mulai Tinggalkan California, Kenapa?

Jimly Asshiddiqie menjelaskan meskipun Indonesia secara konstitusional adalah negara republik namun dalam praktiknya masih banyak budaya politik yang menyerupai sistem kerajaan.

Hal ini tak lepas dari sejarah panjang kerajaan di Nusantara sebelum dan setelah kemerdekaan.

"Dulu di BPUPKI sempat ada perdebatan apakah kita akan berbentuk republik atau kerajaan. Kalau dulu dilakukan referendum besar kemungkinan kerajaan yang menang," ungkapnya.

Ia menilai setelah 77 tahun merdeka budaya politik feodal tetap bertahan dan semakin diperkuat oleh sistem dinasti politik dalam partai dan organisasi masyarakat.

Baca Juga: Teknologi China Guncang Amerika Serikat, Apa Dampaknya untuk Indonesia?

Jimly Asshiddiqie juga menyoroti bagaimana gabungan antara budaya feodal dan neoliberalisme menciptakan ketimpangan yang makin lebar antara penguasa dan rakyat.

Menurutnya oligarki yang mengendalikan kebijakan publik bisa merusak prinsip demokrasi.

"Kalau kita lihat siapa yang mengontrol kebijakan? Bukan hanya negara tapi juga pengusaha yang punya kepentingan bisnis. Ini yang saya sebut sebagai totalitarianisme baru," jelasnya.

Menurutnya fenomena ini mirip dengan yang terjadi di Amerika Serikat khususnya sejak era Donald Trump di mana pengusaha mulai memainkan peran dominan dalam politik.

Jimly Asshiddiqie juga mengungkapkan konsep "Inverted Totalitarianism" atau totalitarianisme terbalik di mana bukan negara yang sepenuhnya berkuasa melainkan sektor swasta yang mengendalikan kebijakan publik.

Baca Juga: Ekspansi Maritim, Strategi Cina Menguasai Laut Tuai Kritik Tajam Negara-Negara Barat