Dedi Mulyadi menekankan "Saya akan minta penjelasan bagaimana bisa sertifikat tanah diberikan untuk wilayah yang sebenarnya merupakan laut."
"Jangan sampai ini jadi preseden buruk yang merugikan masyarakat kecil khususnya nelayan," tegasnya.
Selain masalah akses Dedi Mulyadi juga menyoroti dampak lingkungan akibat alih fungsi kawasan pesisir.
Ia mengusulkan rehabilitasi mangrove dan pengembangan desa nelayan sebagai solusi jangka panjang.
Baca Juga: ‘PDIP Kekanak-Kanakan’ Ade Armando Kritik Pernyataan Guntur Romli yang Nyingir Jokowi
"Kita perlu mengembalikan ekosistem mangrove untuk mencegah abrasi. Di sisi lain, desa nelayan harus diberdayakan, baik dari sisi fasilitas maupun ekonomi," katanya.
Kasus sertifikat laut ini memunculkan banyak tanda tanya terkait pengelolaan ruang laut di Indonesia.
"Laut bukan untuk dijual tapi untuk diwariskan," tutup Dedi Mulyadi.***
Artikel Terkait
Hukum Bukan Mainan Bandit, Mahfud MD Minta Ditindak Tanpa Pandang Bulu
Ahmad Khozinudin Bongkar Aktor di Balik Sertifikat Laut, Aguan Terseret?
Heboh! Jokowi ke Kertanegara, Said Didu: Ada Tekanan Oligarki untuk Selamatkan Pagar Laut dan PIK 2
100 Hari Prabowo di Kursi Presiden, Analisis Kritis Feri Amsari
Prabowo vs Jokowi, Perbandingan Gaya Kepemimpinan Menurut Ikrar Nusa Bhakti
Fantastis! Kekayaan Menpar Widiyanti Sentuh Rp 5,4 Triliun, Begini Penjelasannya