Bisnisbandung.com - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memasuki 100 hari pertama masa kerja.
Publikasi survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik sebesar 80,9% yang menjadi topik hangat dengan berbagai pandangan pro dan kontra.
Pengamat politik Adi Prayitno menyebutkan bahwa tingginya tingkat kepuasan publik ini didukung oleh sejumlah program populis yang dianggap relevan dengan kebutuhan rakyat.
Baca Juga: Tak Disangka! Transformasi Gobind Vashdev 12 Tahun Nyeker Kini Pakai Sepatu
Program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, penghapusan utang UMKM, hingga diskon tarif listrik sebesar 50% selama Januari dan Februari menjadi sorotan positif.
"Program seperti ini memberikan angin segar bagi masyarakat. Rakyat lebih peduli pada manfaat nyata daripada memikirkan dari mana anggaran itu berasal," ujar Adi Prayitno dalam youtubenya.
Penurunan biaya haji dan stabilitas harga bahan pokok juga mendapat apresiasi publik.
"Ketika harga kebutuhan pokok stabil, publik merasa pemerintah hadir dan memberikan solusi nyata," tambahnya.
Baca Juga: Mengejutkan! Konten Kreator Ini Sebut Personal Branding akan Mati
Namun tak sedikit yang mengkritik. Adi Prayitno menyoroti beberapa persoalan yang hingga kini belum teratasi seperti program pembangunan 3 juta rumah rakyat yang belum menemukan solusi konkret.
Selain itu berbagai blunder dari menteri dan utusan khusus menjadi noda di pemerintahan.
"Publik masih ingat menteri yang meminta anggaran besar tanpa pencapaian jelas atau utusan khusus yang justru membuat kontroversi dengan perilaku dan pernyataan tidak sensitif," kata Adi Prayitno.
Adi Prayitno juga menyoroti program "Lapor Maswapres" yang awalnya digadang-gadang sebagai gebrakan pro-rakyat tetapi kini seakan hilang tanpa kejelasan.
"Program ini jadi seperti istilah pesantren, tidak hidup tidak mati. Publik kehilangan harapan pada inisiatif yang digembar-gemborkan di awal," jelasnya.
Baca Juga: Dokter Tifa Kecewa Presiden Prabowo Tidak Sesuai Ekspetasinya: Saya Pikir akan Seperti Soeharto
Artikel Terkait
Laut Tangerang Dipagari dan Ber-HGB, Rocky Gerung: Ini Pelanggaran Keadilan Sosial!
Isu Pagar Laut dan Pembangunan PIK 2, Hendri Satrio Peringatkan Pemerintah
Said Didu Ungkap Skandal Jual-Beli Laut, Potensi Kerugian Negara Triliunan
Menanggapi Kabar Reshuffle Kabinet, Cak Imin: Evaluasi Terus Berjalan Setiap Saat
Ini Ide Konyol, Rudi S Kamri: Menkes Sarankan Asuransi Swasta yang Menambah Beban Rakyat!
Awalil Rizky Ungkap Posisi Utang Luar Negeri Indonesia 2024 Lebih Buruk dari yang Diperkirakan