Mengapa Jokowi Harus Menghadap Sultan HB X? Mohamad Sobary Bicara Strategi atau Keputus-asaan

Bisnisbandung.com - Langkah Jokowi menemui Sultan Hamengkubuwono X baru-baru ini menjadi sorotan tajam.

Sebagian pihak menilai pertemuan tersebut mencerminkan strategi politik Jokowi sementara lainnya melihatnya sebagai tanda keputus-asaan.

Pengamat politik Mohamad Sobary memberikan pandangannya yang menarik terkait dinamika ini.

Baca Juga: Fenomena Code Mixing, Gaya Bahasa Baru Gen Z dan Milenial, Apa Pemicunya?

Sultan HB X sosok yang tidak hanya dihormati sebagai Raja Yogyakarta tetapi juga sebagai figur politik berpengaruh dan tokoh kunci di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Mantan Presiden Jokowi tampaknya merasa perlu untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Sultan.

Pertemuan ini bisa jadi menggambarkan ketidakpastian Jokowi dalam menghadapi situasi politik nasional yang semakin rumit.

"Ketika seorang mantan presiden mendatangi tokoh besar daerah seperti Sultan HB X, kita harus bertanya: Apakah ini bagian dari perhitungan strategis atau sinyal bahwa ia mulai kehilangan kendali atas dinamika politik nasional?" ujar Mohamad Sobary yang dikutip dari youtube Anak Bangsa TV.

Baca Juga: Lucu! ungkap Alifurrahman: Deddy Corbuzier Samakan Makan Siang Gratis dengan Nasi Kotak Artis

Sebagai pemimpin DIY Sultan HB X memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas politik di wilayahnya.

Dalam konteks Politik dukungan Sultan dianggap penting untuk memastikan suara mayoritas di Yogyakarta tetap solid.

Langkah Jokowi untuk bertemu Sultan mencerminkan upayanya mengamankan basis politik di daerah yang memiliki nilai simbolis dan strategis tinggi.

Namun Mohamad Sobary mengingatkan bahwa langkah seperti ini juga bisa dipersepsikan sebagai bentuk kerentanan.

"Ini menunjukkan bahwa Jokowi menyadari betul kekuatan Sultan di DIY. Tapi di sisi lain langkah ini juga bisa diartikan sebagai pengakuan bahwa dukungan politik dari pusat saja tidak cukup," tambahnya.

Baca Juga: Megawati Dikhianati? Sidarto Danusubroto Sebut Sikap Jokowi Tidak Pantas pada PDIP