Bisnisbandung.com - Pameran tunggal pelukis Yos Suprapto yang rencananya digelar di Galeri Nasional pada 20 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025 terpaksa ditunda.
Menurut informasi yang beredar penyebab utama pembatalan adalah perselisihan antara Yos Suprapto dan kurator pameran terkait lima lukisan.
Ikrar Nusa Bhakti seorang pengamat politik menilai insiden ini sebagai bentuk pemberedelan gaya baru.
Baca Juga: Gaskeun, Susun Resolusimu Tahun 2025
Kurator meminta agar lukisan tersebut tidak ditampilkan karena dianggap tidak sesuai dengan tema "Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan".
Namun kelima lukisan itu dinilai mengandung kritik tersirat terhadap mantan Presiden Joko Widodo.
Tampak melalui gambaran metaforik seperti sosok duduk di singgasana kekuasaan atau menginjak kepala manusia.
Dalam konteks sejarah ia membandingkan peristiwa ini dengan praktik pemberedelan di masa Orde Baru ketika kebebasan pers, seni, dan budaya kerap dibatasi atas nama stabilitas politik.
Dalam kanal YouTube pribadinya Ikrar Nusa Bhakti menjelaskan “Ironisnya pemberedelan yang dulu dilakukan terhadap media kini merambah seni rupa.”
Baca Juga: Libur Nataru, BRI Tetap Siap Layani Kebutuhan Nasabah
“Apakah ini artinya kebebasan berekspresi di era reformasi juga dibatasi?” katanya.
Ikrar Nusa Bhakti juga mengingatkan publik akan praktik pembungkaman seni di masa lalu.
Seperti pelarangan lagu-lagu rock and roll di era Presiden Soekarno hingga pencekalan teater di era Orde Baru.
Baca Juga: BRI Journalism 360 Mengguncang Palembang, Promedia Inspirasi Melalui CoreLab & Mediapreneur Talks
Bahkan seniman besar seperti WS Rendra dan grup musik Kus Plus pernah menjadi korban.
Artikel Terkait
Kontroversi Pameran Galeri Nasional, Fadli Zon Klarifikasi Soal Kurasi Lukisan
Gibran: Presiden Prabowo Beri Atensi Khusus untuk Kelancaran Nataru
Rocky Gerung Tantang Fadli Zon Debat Soal Lukisan Yos Suprapto yang Kontroversial
PPN 12% Jadi Ujian Berat bagi Prabowo, Rocky Gerung: Harus Dibatalakan!
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN, Utamakan Rakyat Bukan Angka
Basuki Hadimuljono Tegaskan Konglomerat Investasi di IKN Bukan Hanya Karena Perintah Jokowi