Soal Keinginan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Rudi S Kamri: Ini Mengamputasi Hak Politik Rakyat

bisnisbandung.com - Usulan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik Rudi S Kamri.

Ia menilai gagasan ini merupakan langkah mundur dalam proses demokrasi Indonesia dan secara langsung mengamputasi hak politik rakyat.

Menurut Rudi, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka rakyat kehilangan hak mereka untuk memilih pemimpin secara langsung.

“Ini kemunduran demokrasi di Indonesia. Ini berarti mengamputasi hak politik rakyat. Rakyat seperti dimarginalkan,” katanya dilansir dari youtube Anak Bangsa TV.

Baca Juga: Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Langkah Mundur Demokrasi Kata Rinny Budoyo

 Sistem seperti ini hanya akan menyerahkan proses pemilihan kepada segelintir elit politik yang kualitasnya dinilai belum tentu memadai.

“Rakyat hanya diberikan pemimpin seperti membeli kucing dalam karung, tidak tahu kualitas pemimpinnya dan hanya diserahkan pada elit politik dari DPR maupun DPRD,” lanjutnya.

Akibatnya, demokrasi berubah menjadi ajang transaksi politik atau "dagang sapi," di mana kepentingan rakyat terpinggirkan.

Ia juga membandingkan usulan ini dengan era Orde Baru, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD namun faktanya sudah ditentukan oleh pusat, khususnya oleh Presiden Soeharto.

Baca Juga: Pilkada Mahal, Qodari: Pilihan DPRD Tidak Lebih Demokratis!

 Rudi S Kamri beranggapan sistem ini menjadikan DPRD hanya sebagai stempel formal tanpa peran substantif dalam demokrasi. Jika usulan serupa diterapkan kembali, maka hal yang sama dikhawatirkan akan terulang.

Ia menekankan bahwa isu tingginya biaya politik dalam Pilkada, yang sering dijadikan alasan untuk menggulirkan gagasan ini, seharusnya diselesaikan melalui reformasi sistem.

 Ia menyoroti pentingnya membersihkan praktik politik uang, menegakkan hukum terhadap manipulasi politik, serta memastikan integritas dalam setiap tahapan Pilkada. Efisiensi dapat dicapai tanpa perlu mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.

Baca Juga: Ikrar Nusa Bhakti: Pemecatan Jokowi oleh PDI-P adalah Karma Politik