Bisnisbandung.com - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kembali mengalami penurunan dalam laporan terbaru World Justice Project.
Menanggapi hal ini Mahfud MD menegaskan perlunya konsistensi dan ketegasan dari presiden untuk membenahi masalah ini.
Mahfud MD mengungkapkan secara aturan dan institusi Indonesia sudah memiliki semua yang dibutuhkan sebagai negara hukum dan demokrasi.
Baca Juga: Paling Tepat Jokowi Membuat Partai Sendiri, Yunarto Wijaya: Jangan Hanya Menjadi Anggota
Namun menurut Mahfud MD persoalan utama justru terletak pada implementasi.
Dikutip dari youtube Liputan6, Mahfud MD menjelaskan "Aturan kita sudah lengkap institusi juga sudah ada. Tapi 10 tahun terakhir indeks persepsi korupsi kita stagnan bahkan menurun."
Mahfud MD menilai komitmen presiden dalam menyampaikan visi pemberantasan korupsi sudah cukup tegas tetapi implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten.
"Komitmennya kita dengar dalam pidato-pidato tapi yang diperlukan adalah konsistensi dalam implementasi terutama di penataan pejabat," lanjutnya.
Baca Juga: Marwan Batubara Berharap Menteri HAM Natalius Pigai Selasaikan Kasus KM50
Ia juga menekankan pentingnya reformasi struktural dalam tubuh pemerintaha, termasuk evaluasi dan rotasi pejabat yang dianggap tidak optimal.
Menurut Mahfud MD langkah ini membutuhkan keberanian dan ketegasan dari pemimpin negara.
"Keberanian itu bukan hanya soal membuat aturan baru. Tapi bagaimana memastikan pejabat yang tidak baik ditindak dan yang berprestasi diberi kepercayaan lebih," tambahnya.
Indonesia menargetkan perbaikan IPK pada 2025 melalui kerja sama dengan lembaga survei internasional.
Namun Mahfud MD mengingatkan bahwa tanpa konsistensi perbaikan hanya akan menjadi retorika semata.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap APBN Defisit 401,8 Triliun, Rocky Gerung: Akibat Borosnya Anggaran di era Jokowi
Artikel Terkait
Rocky Gerung: Warisan Defisit Jokowi Jadi Beban Berat untuk Prabowo
Rendahnya Partisipasi Pilkada "Demokrasi Kita Jadi Cacat," Kata Geisz Chalifah
Prabowo Kritik Biaya Pilkada Tinggi, Saatnya Evaluasi Sistem Demokrasi
Megawati ke Prabowo, Mas Bowo Tolong Hitung Lagi Anggaran Makanan Bergizi Gratis
Blak-blakan! Sandiaga Uno Tak Berani Ajak Jokowi Gabung PPP, Ini Sebabnya?
Basuki Hadimuljono Ajukan Tambahan Anggaran Rp 8,1 Triliun untuk Pembangunan IKN, Apa Tujuannya?