Peninggalan Jokowi Rusak, Kurnia Ramadhana: Pemberantasan Korupsi di Ambang Kehancuran

Kurnia Ramadhana menekankan "Penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar seperti kasus korupsi di sektor infrastruktur atau kasus penggelapan dana sosial masih sangat lemah."

"Padahal jika kita ingin benar-benar memberantas korupsi maka para pelaku yang berada di tingkat atas juga harus diadili dengan tegas," ujarnya.

Bagi Kurnia Ramadhana apa yang terjadi saat ini adalah pengabaian terhadap warisan pemberantasan korupsi yang ditinggalkan oleh Jokowi.

Kebijakan yang dahulu dianggap progresif kini terancam rusak oleh lemahnya pengawasan dan hilangnya komitmen politik dalam menanggulangi korupsi.

Baca Juga: Mengurai Dinasti Jokowi, Bivitri Susanti: Demokrasi Indonesia di Bawah Bayang-Bayang Autocratic Legalism

"Seharusnya kita bisa melihat warisan Jokowi berupa upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya warisan itu mulai pudar dan tak lagi dihargai," jelas Kurnia Ramadhana.

Di tengah situasi yang semakin memprihatinkan ini Kurnia Ramadhana menekankan pentingnya adanya pemimpin yang berkomitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.

"Masalah korupsi tidak akan selesai hanya dengan kebijakan sesaat atau slogan semata. Yang dibutuhkan adalah ketegasan dan komitmen jangka panjang dalam memberantas praktek korupsi di semua sektor," katanya.

Kurnia Ramadhana juga berharap agar masyarakat lebih kritis dan terus mendukung lembaga-lembaga antikorupsi dalam menjalankan tugasnya.

Baca Juga: Benarkah Partisipasi Pilkada Rendah Karena ada Pihak yang Menghalangi? Analisis Hendri Satrio

Selain itu ia juga mengajak pemerintah untuk memperkuat independensi KPK.

Serta lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengawasan keuangan negara agar pemberantasan korupsi tidak lagi hanya menjadi kenangan tetapi bisa menjadi kenyataan yang memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa.***