Peninggalan Jokowi Rusak, Kurnia Ramadhana: Pemberantasan Korupsi di Ambang Kehancuran

Bisnisbandung.com - Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut Kurnia Ramadhana pemberantasan korupsi mengalami kemunduran signifikan setelah era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kurnia Ramadhana menilai bahwa banyak kebijakan dan langkah pemberantasan korupsi yang dulunya diharapkan menjadi warisan berharga kini justru terlupakan dan bahkan rusak.

Baca Juga: Nusa Ikrar Bhakti: Jokowi Mengajarkan Anak Menantunya Berpolitik Secara Suka-Suka

Dikutip dari youtube Abraham Samad SPEAK UP, Kurnia Ramadhana menjelaskan "Sejak masa Jokowi kita melihat adanya banyak kemajuan dalam hal pemberantasan korupsi seperti penindakan terhadap para pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus korupsi."

"Namun di hari antikorupsi ini kita justru melihat kemunduran. Lembaga-lembaga yang dulunya berperan penting dalam pemberantasan korupsi kini semakin lemah dan tidak berfungsi maksimal," ujar Kurnia Ramadhana.

Menurut Kurnia Ramadhana kemunduran dalam pemberantasan korupsi ini terlihat jelas dari sejumlah fenomena yang terjadi belakangan ini.

Salah satunya adalah lemahnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dulunya merupakan garda terdepan dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Setelah terjadinya perubahan besar dalam struktur KPK pada masa pemerintahan Jokowi banyak pihak yang merasa bahwa lembaga ini kehilangan taringnya.

Baca Juga: Jokowi Sedang dalam Posisi di Bibir Jurang Politik, Selamat Ginting: Dia Mengincar Gerindra atau Golkar

Kurnia Ramadhana mengatakan "KPK dulunya dianggap sebagai lembaga yang sangat independen dan berani melawan para pejabat korup. Tapi kini kita lihat banyak kasus yang seharusnya bisa dibongkar, malah terhenti begitu saja."

"KPK yang dulu penuh gebrakan kini seolah kehilangan arah," lanjut Kurnia Ramadhana.

Selain itu Kurnia Ramadhana juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat atau pengusaha kaya.

Kasus-kasus besar yang pernah menyita perhatian publik sering kali berakhir dengan vonis ringan atau bahkan tidak ada proses hukum yang signifikan.

Baca Juga: Analisis Pengaruh Jokowi di Pilkada , Selamat Ginting: Pahami Jokowi Harus dengan Logika Terbalik