Bisnisbandung.com - Muhammad Qodari pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer kembali mencetuskan gagasan kontroversial.
Qodari mengemukakan ide bahwa masa jabatan presiden sebaiknya diperpanjang hingga lima periode untuk mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang berkelanjutan.
Menurut Qodari visi pembangunan nasional selama 25 tahun membutuhkan kontinuitas kepemimpinan agar dapat berjalan optimal.
Dikutip dari youtube Forum Keadilan TV, Qodari menjelaskan "Rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) disusun untuk 25 tahun jadi kenapa tidak memberikan kesempatan presiden untuk memimpin selama lima periode?"
Ia menambahkan bahwa dengan masa jabatan yang lebih panjang seorang presiden dapat fokus menyelesaikan program strategis tanpa gangguan dari perubahan kebijakan di setiap pergantian periode.
Namun Qodari juga menegaskan bahwa ide tersebut membutuhkan revisi konstitusi yang signifikan.
Saat ini UUD 1945 hanya membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode.
“Perubahan ini tentu harus melalui proses politik yang panjang dan melibatkan berbagai elemen masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga: Tifatul Sembiring Ketua Dewan Penasehat PKS: Sistem Pilkada Ini Sudah Tidak ‘Make Sanse’
Dalam analisisnya terhadap kabinet baru Presiden Prabowo Subianto, Qodari menyebutkan bahwa susunan kabinet tersebut adalah salah satu yang paling lengkap dalam sejarah Indonesia.
Kombinasi generasi X yang kaya pengalaman dan milenial yang inovatif menunjukkan upaya serius untuk memadukan pengalaman dan modernisasi dalam pemerintahan.
"Pak Prabowo adalah sosok yang loyal. Keterwakilan elemen partai politik dan ormas menunjukkan bahwa beliau tahu cara menghargai kontribusi pihak-pihak yang telah mendukungnya," jelas Qodari.
Qodari juga menyinggung potensi Prabowo untuk menjabat selama dua periode.
Baca Juga: Deddy Sitorus Sindir Taktik Politik versi ‘Mulyonoisme’: Mohon Maaf Banteng Tidak Tumbang di Pilkada
Artikel Terkait
PDIP Usulkan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri, Rocky Gerung Angkat Bicara
Kenaikan PPN 12% Dikritik Rieke, Dampak ke Rakyat Harus Jadi Pertimbangan
Felicia Mantan Kaesang Dighosting Tampil dengan Jaket PDIP, Hersubeno: Ada Kode Politik Apa?
Ekonomi China Melambat, Rhenald Kasali: Indonesia Waspadai Dampaknya
Isu 'Partai Coklat' Ade Armando Tantang PDIP Tunjukkan Bukti
Kejaksaan Agung Sita Rp288 Miliar, PT Duta Palma Terlibat Kasus Pencucian Uang Besar-besaran