Bisnisbandung.com - Belakangan ini ramai beredar surat dari Komite Donor Darah Indonesia yang mengadakan pertemuan di Jakarta untuk mengumpulkan dukungan bagi Agung Laksono menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) yang baru.
Hal ini mengejutkan banyak pihak termasuk Sudirman Said mantan Sekjen PMI.
Sudirman Said mengingatkan bahwa meskipun Pak Jusuf Kalla (JK) adalah seorang politisi beliau telah lama melayani sebagai Ketua PMI dengan penuh dedikasi bahkan di saat beliau menjabat sebagai Wakil Presiden.
Sudirman Said yang kini tidak lagi menjabat sebagai Sekjen karena cuti saat berpolitik praktis menyampaikan kekhawatirannya terkait upaya yang bisa merusak kredibilitas PMI.
PMI yang selama ini dikenal menjaga netralitas dan prinsip-prinsip kemanusiaan kini mulai disusupi dengan politik uang.
Dikutip dari youtube Hersubeno Point, Sudirman menjelaskan "PMI jangan sampai "dikotorin" dengan cara-cara politik yang tidak etis".
PMI yang selama ini berdiri tegak di atas prinsip kemanusiaan, kenetralan, dan kesukarelaan kini mulai disorot setelah munculnya calon ketua yang didorong oleh organisasi yang tidak dikenal di dalam tubuh PMI.
Dalam surat yang beredar disebutkan bahwa untuk mendukung Agung Laksono, para pengurus daerah PMI diundang dengan janji biaya perjalanan dan uang saku.
Baca Juga: BRI Rayakan Hari Menanam Pohon dengan Tanam 5.000 Bibit di Desa Kutuh, Bali
"Hal ini jelas tidak sesuai dengan budaya PMI yang selama ini mengedepankan semangat pelayanan kemanusiaan tanpa pamrih," ucapnya.
"Politik uang" yang kini merasuki PMI menjadi ancaman serius, PMI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial tetapi juga menjadi kuasi-pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
Banyak pengurus PMI yang khawatir jika proses pemilihan ketua PMI beralih menjadi ajang politik maka suasana di dalam PMI bisa berubah.
Alih-alih fokus pada tugas kemanusiaan PMI akan menjadi ajang perebutan kekuasaan politik.
Baca Juga: Kolaborasi Spektakuler Jelang HUT ke-129, BRI dengan Kuy Media Group di BRI Mini Soccer Media Clash
Artikel Terkait
Kadin Minta Pemerintah Tunda Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Ini Alasan Arsjad Rasjid
Larangan Ojol Pakai Pertalite, Bahlil Lahadalia Jelaskan Kebijakan Subsidi Energi Masih Digodok
Presiden Prabowo Tetapkan Kenaikan Upah Minimum 6,5%, Ini Alasan di Baliknya
Pramono Klaim Menang, Ade Armando Ingatkan Jangan Terlalu Cepat Percaya
Rp 17,15 Triliun Disiapkan Prabowo, Ribuan Sekolah Akan Dapat Fasilitas Baru di 2025
Peluang Politik Baru, Rocky Gerung Sebut Indonesia Harus Lepas dari Cengkeraman Jokowi