Bisnisbandung.com - Pemerintah kini menghadapi dilema besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Rocky Gerung kebijakan infrastruktur era Presiden Jokowi yang ‘ugal-ugalan’ menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo yang kini harus memikirkan mana yang menjadi prioritas.
Salah satu keputusan kontroversial yang diambil Presiden Prabowo adalah pemangkasan anggaran makan siang gratis untuk siswa yang semula Rp15.000 menjadi hanya Rp10.000.
Baca Juga: BRI Perluas Inklusi Keuangan di Asia Tenggara, Luncurkan Super App BRImo di Timor-Leste
"Ini adalah pilihan sulit yang harus dihadapi oleh Prabowo. Anggaran yang terbatas memaksa pemerintah untuk melakukan trade-off," kata Rocky Gerung dalam youtube pribadinya.
Salah satu langkah Presiden Prabowo yang disorot adalah kenaikan gaji dan tunjangan bagi guru baik ASN maupun honorer.
Menurut Rocky Gerung ini merupakan langkah radikal yang diambil untuk memastikan sektor pendidikan tetap terjaga meski anggaran terbatas.
Namun Rocky Gerung mengkritik pemangkasan anggaran makan siang.
Rocky Gerung mengatakan "Pada saat yang bersamaan kita ingin memastikan kualitas pendidikan tetapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan gizi para siswa. Menurunkan anggaran makan siang dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 tentu akan berpengaruh pada kualitas gizi anak-anak."
Baca Juga: Ini Dia Cara Menemukan Peluang Bisnis Di Sekitar Anda
"Padahal pada usia-usia formatif nutrisi sangat penting bagi perkembangan otak mereka," jelasnya.
Rocky Gerung menambahkan bahwa ada kontradiksi dalam kebijakan pemerintah yang tetap mengutamakan proyek-proyek besar termasuk infrastruktur.
"Dengan anggaran yang terbatas Prabowo harus memutuskan antara memenuhi kebutuhan dasar rakyat atau melanjutkan proyek-proyek yang sebenarnya tidak mendesak," ungkap Rocky Gerung.
Terkait dengan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Rocky Gerung berpendapat bahwa pemerintah Prabowo kemungkinan besar akan membatalkan atau menunda proyek tersebut.
Baca Juga: BRI Rayakan Hari Menanam Pohon dengan Tanam 5.000 Bibit di Desa Kutuh, Bali
Artikel Terkait
Kadin Minta Pemerintah Tunda Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Ini Alasan Arsjad Rasjid
Larangan Ojol Pakai Pertalite, Bahlil Lahadalia Jelaskan Kebijakan Subsidi Energi Masih Digodok
Presiden Prabowo Tetapkan Kenaikan Upah Minimum 6,5%, Ini Alasan di Baliknya
Pramono Klaim Menang, Ade Armando Ingatkan Jangan Terlalu Cepat Percaya
Rp 17,15 Triliun Disiapkan Prabowo, Ribuan Sekolah Akan Dapat Fasilitas Baru di 2025
Peluang Politik Baru, Rocky Gerung Sebut Indonesia Harus Lepas dari Cengkeraman Jokowi