Di Balik Kekalahan PDIP di Kandang Banteng, Deddy Sitorus: Kalau Melawan Negara Pasti Tumbang

bisnisbandung.com - Kekalahan PDIP di Pilkada 2024, termasuk di wilayah yang selama ini dikenal sebagai "Kandang Banteng," memunculkan respons tajam dari politisi PDIP, Deddy Sitorus.

“PDIP tumbang di ‘Kandang Banteng’ Kalau melawan negara pasti tumbang, Pak,” lugas Deddy Sitorus dilansir dari youtube Kompas TV.

Ia menyoroti dugaan adanya campur tangan aparat negara dalam proses pemilu yang dianggap mencederai prinsip demokrasi.

Baca Juga: Jawa Tengah Jadi Kandang Bansos, Deddy Sitorus: Kandang Banteng Kini di Jakarta

Menurut Deddy Sitorus, berbagai bentuk intervensi, mulai dari keterlibatan pejabat sementara (Pj), aparat sipil negara (ASN), hingga dugaan pengerahan oknum kepolisian, telah menciptakan situasi yang tidak adil.

“Jadi begini, ini sudah dibicarakan secara resmi di Komisi II. Kita mengorek, dan itu diakui, bahkan diakui Bawaslu, bagaimana Pj-Pj bergerak sampai lurah dan RT, kepling kalau di Sumatera Utara,” ujarnya.

“Itu sudah dibicarakan secara resmi juga di Komisi II. Sudah diangkat bagaimana oknum-oknum polisi, anak buahnya Kapolri, ini bekerja di mana-mana menjadi kontestan pemilu illegal,” terusnya.

Baca Juga: Era Jokowi di Jakarta Tamat! Rocky Gerung: Pramono-Rano Menang

 Fenomena ini, katanya, terlihat jelas di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Banten, di mana dugaan praktik manipulasi politik, intimidasi, dan penggunaan sumber daya negara menjadi sorotan utama.

Namun, Ia mengapresiasi kedewasaan rakyat Indonesia yang mampu menjaga situasi tetap kondusif meski menghadapi banyak tantangan dalam proses demokrasi.

 Walaubegitu, Deddy Sitorus menyayangkan kurangnya kedewasaan pada instrumen negara yang seharusnya bertugas menjaga netralitas dan aturan konstitusi.

Ia menilai bahwa kekalahan PDIP bukan semata hasil persaingan politik yang sehat, melainkan akibat kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi partainya.

Deddy Sitorus menyebut beberapa anomali yang terjadi di lapangan, seperti perubahan drastis elektabilitas kandidat tertentu yang dianggap tidak wajar. Hal ini, menurutnya, menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas proses pemilu.

Baca Juga: Ade Armando: Kesombongan PDIP Terungkap Lewat Kekalahan Telak di Pilkada 2024