Layanan Aduan Publik Sudah Ada Sejak Masa SBY, Adi Prayitno:Mampukah Gibran Lebih Baik?

Bisnisbandung.com - Pengamat komunikasi politik, Adi Prayitno, mengulas perkembangan kanal pengaduan langsung kepada pemimpin, mulai dari era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga sekarang, wakil Presiden Gibran buat layanan ‘Lapor Mas Wapres’.

 Menurutnya, inisiatif seperti ini mencerminkan upaya pemimpin untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat, namun efektivitasnya masih diragukan. 

Sejak masa pemerintahan SBY, kanal pengaduan seperti SMS 9949 telah memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan langsung kepada Presiden.

 Konsep ini berlanjut di era Joko Widodo dengan peluncuran kanal “Lapor Presiden.” Kini, Gibran sebagai Wakil Presiden memperkenalkan “Lapor Mas Wapres,” yang disebut-sebut sebagai kelanjutan tradisi ini. 

Baca Juga: Strategi Diplomasi Indonesia di Tengah Kepentingan Global, Rocky Gerung Membaca Langkah Prabowo

“Wajar kalau kemudian, ketika ada kanal langsung yang bisa mengakses presiden, orang bertanya. Ini kan seperti yang sebelumnya,” ungkapnya dilansir dari youtube Indonesia Lawyers Club.

Adi menilai bahwa konsep "lapor langsung" ini ideal untuk meningkatkan kedekatan pemimpin dengan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, kanal tersebut sering kali hanya menciptakan ekspektasi besar tanpa realisasi nyata.

Baca Juga: Dokter Tifa Ungkap Langkah Presiden Prabowo Bikin Amerika dan China Ketar-Ketir

 Banyak masyarakat mengeluhkan kurangnya tindak lanjut dari laporan yang mereka sampaikan. Masalah-masalah penting, seperti mafia tanah atau korupsi, yang dilaporkan sejak era SBY hingga Jokowi, sering kali tidak menunjukkan progres yang jelas. 

Adi juga mencatat perbedaan respons publik terhadap inisiatif ini di media sosial. Di platform seperti X (dulu Twitter), banyak yang meragukan efektivitasnya, sementara di Instagram, muncul sedikit harapan.

Meski demikian, mayoritas masyarakat merasa skeptis terhadap dampak konkret dari pengaduan langsung kepada Wakil Presiden. 

Adi Prayitno berpandangan tantangan utama adalah proses birokrasi yang panjang dalam menindaklanjuti aduan.

Baca Juga: KPID Jabar Beri Apresiasi Jadwal Debat di Prime Time, Jalu: Jam Tayang Hantu itu Kontraproduktif