Prabowo Hadapi Beban Hutang, Pengamat: Mengapa Menteri Keuangan Masih Menggunakan Sri Mulyani

Bisnisbandung.com - Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan berat dalam mengelola ekonomi negara yang diwarnai oleh beban utang yang tinggi, ketergantungan pada impor, serta kondisi kelas menengah yang kian tergerus.

Dalam situasi ini, keputusan mempertahankan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menimbulkan beragam pandangan, terutama terkait kemampuan kabinet baru untuk menurunkan beban utang dan memperkuat ekonomi domestik.

Pangi Syarwi Chaniago, seorang pengamat politik, mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi saat ini membutuhkan kebijakan yang fokus dan efektif.

Saat ini, utang negara telah mencapai sekitar Rp8.000 triliun dengan beban bunga sebesar Rp520 triliun yang harus dibayar, yang menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak.

Baca Juga: Pembekalan untuk Menteri, Hamdi Muluk: Prabowo Cetak Sejarah Baru di Kabinet Indonesia

“Ini bunga hutang peninggalan sejarah, sebuah refleksi, mengapa bisa seperti itu? Menteri keuangan masih menggunakan Sri Mulyani, dengan beban bunga 520 triliun yang harus dibayar,” lugasnya dilansir dari youtube Official iNews.

“Orang bankir kan senang dengan Sri Mulyani yang terus mengutang. Ini fakta yang kita hadapi. Jika ingin serius agar beban negara tidak makin berat, persoalan pangan dan lapangan pekerjaan harus diatasi,” sambung Pagi Syarwi Chaniago.

Menurut Pangi Syarwi, beban ini akan semakin sulit jika tidak ada penanganan yang tepat, terutama mengingat jatuh tempo utang yang mendekati Rp20 triliun pada tahun depan.

 Kondisi ini dinilai memperberat pemerintah, dan upaya nyata dibutuhkan agar Indonesia bisa keluar dari jeratan utang yang terus meningkat. Selain persoalan utang, isu korupsi, pangan, dan ketenagakerjaan juga menjadi sorotan utama.

Baca Juga: Anak Sekolah di Sleman Dikerahkan Ke Jalan Sambut Prabowo, Rocky Gerung: Itu Bertentangan dengan Inti Pendidikan

Pangi Syarwi menyarankan agar kabinet Prabowo mengedepankan loyalitas tunggal terhadap visi presiden dan tidak memiliki agenda pribadi atau loyalitas ganda, terutama dalam mengelola masalah ekonomi.

 Dalam upaya menciptakan stabilitas, isu pangan menjadi prioritas yang mendesak, terutama dalam mendorong swasembada dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pangi Syarwi juga mengingatkan pentingnya pembenahan di sektor perdagangan agar industri lokal dapat lebih bersaing.

Baca Juga: Stop Mobilisasi Anak untuk Memuja Pejabat! Rocky Gerung: Saya Kira Ini Bukan Ide Prabowo