Warisan Jokowi Inovasi atau Degradasi? Pandangan Buya Tafta Zani

"Orang-orang terdidik ini lebih engage dengan isu-isu pembangunan dan lebih kritis terhadap dampak jangka panjangnya," jelas Buya Tafta Zani.

Buya Tafta Zani juga menyoroti sikap permisif terhadap etika dan moral di kalangan elit politik yang muncul selama pemerintahan Jokowi.

Ia menyebut demokrasi seharusnya dijalankan berdasarkan moralitas yang diimplementasikan melalui hukum yang tegas bukan hanya prosedur administratif yang kerap kali mengabaikan substansi etika.

Salah satu isu yang menambah "bencana peradaban" di era Jokowi, menurut Buya Tafta Zani adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan putra Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Baca Juga: SOP Selamatkan Agen BRILink dari Upaya Penipuan Bermodus Bukti Transfer Palsu

Keputusan ini memicu kemarahan publik dan dianggap melangkahi aturan moral dalam politik.

"Keputusan MK ini menciptakan reaksi keras di masyarakat, terutama dari kalangan terdidik yang merasa demokrasi sedang dipermainkan," kata Buya Tafta Zani.

Ia juga mengkritik sikap Jokowi yang dianggap terlalu santai dan lepas tangan terhadap isu-isu seperti ini seolah-olah tidak merasa bertanggung jawab.

Melihat situasi ini Buya Tafta Zani berharap pemerintahan berikutnya di bawah Prabowo Subianto mampu memulihkan kerusakan yang terjadi.

Baca Juga: Cara Beli Printer yang Cocok untuk Cetak Dokumen

Ia menekankan pentingnya bagi Prabowo untuk mendengar kritik terutama dari kalangan terdidik yang tidak memiliki kepentingan politik tetapi berbicara berdasarkan rasionalitas dan cinta pada bangsa.

"Prabowo harus bisa mendengar kritik dari kaum terdidik yang hanya ingin bangsa ini lebih baik. Mereka bukan buzzer tapi orang-orang yang berpikir untuk masa depan bangsa," pungkas Buya Tafta Zani.

Menurut Buya Tafta Zani warisan terbesar Jokowi bukanlah infrastruktur atau kebijakan populis, melainkan "bencana peradaban" yang timbul dari degradasi moral, etika, dan budaya yang dibiarkan berkembang di kalangan elit politik selama masa kepemimpinannya.***