Jokowi Bikin Geger Klaim IKN Bukan Keinginannya, Rocky Gerung Sebut Kritiknya Sekarang Terbukti

Bisnisbandung.com - Rocky Gerung ungkap bahwa kritiknya di masa lalu terhadap Jokowi mengenai  proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terbukti.

Pengamat politik tersebut sejak awal menyebut bahwa pembangunan IKN lebih didorong oleh ambisi pribadi Presiden Jokowi daripada keinginan rakyat.

“Dulu, ketika saya menjelaskan soal kemangkrakan itu, saya dilaporkan kepada polisi karena saya mengatakan Presiden Jokowi berbohong terkait IKN.  Nah, sekarang ternyata benar bahwa dia memang berbohong,” Rocky Gerung dilansir dari youtube pribadinya.

Ia menegaskan bahwa klaim Jokowi yang menyebut pemindahan ibu kota merupakan keputusan bersama rakyat Indonesia tidak berdasar, terutama dengan adanya survei yang menunjukkan mayoritas publik justru menolak proyek tersebut.

Baca Juga: Roy Suryo Dilaporkan Sebut Fufufafa Itu Gibran, Hersubeno Arief : Saya Mendukung Langkah Ini

Survei terbaru yang dipublikasikan menunjukkan 57,3% responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap pemindahan ibu kota ke IKN.

Temuan ini memperkuat pandangan Rocky Gerung, yang sejak awal menyebutkan bahwa proyek ini tidak mendapat persetujuan publik, melainkan lebih merupakan upaya Jokowi untuk meninggalkan jejak legasi dalam masa jabatannya.

Proyek IKN, yang awalnya dipromosikan sebagai simbol warisan kepemimpinan Jokowi, kini menghadapi sejumlah tantangan besar, terutama terkait pembiayaan.

“Jokowi menjadikan IKN sebagai monumen legasinya, tapi itu berantakan. Saya pernah menjelaskan bahwa IKN itu akan menjadi seperti menara Babel di Babilonia, yang dibangun dengan ambisi besar untuk mencapai surga,” ucap Rocky Gerung.

Baca Juga: Negara Indonesia dalam Krisis, Dr. Tifa Pertanyakan Kinerja Pemimpin Selama Satu Dekade!

“Akhirnya, pembangunan besar-besaran itu gagal karena para dewa di langit tidak setuju bahwa langit mereka dikotori oleh ambisi manusia,” lanjutnya.

Proyek IKN saat ini masalah anggaran yang terbatas menjadi penghalang utama dalam kelangsungan proyek tersebut.

Di samping itu, data dari lembaga survei semakin memperlihatkan adanya ketidakpuasan publik yang kian meluas, semakin memperlemah narasi pemerintah terkait proyek ini.

Baca Juga: Langkah Berani Mahfud MD, UU Tipikor Perlu Sentuhan Baru untuk Cegah Korupsi