Mahfud MD Bongkar Perbedaan Korupsi Era Soeharto dan Reformasi

Banyak pejabat publik yang meskipun telah terbukti korupsi, tidak merasa malu dan bahkan masih bisa mencalonkan diri sebagai pejabat kembali.

"Banyak yang sudah keluar dari penjara karena kasus korupsi tapi begitu bebas malah mencalonkan diri jadi anggota DPR atau kepala daerah lagi," tegasnya.

Mahfud MD juga menyoroti semakin memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya Pancasila hanya dihormati sebagai dasar negara tetapi tidak dihayati sebagai sumber moral dan etika.

"Pancasila itu sebagai sumber moral dan etika sudah tidak ditakuti lagi. Orang-orang hanya takut melanggar hukum, tapi tidak takut melanggar nilai-nilai moral," jelas Mahfud MD.

Baca Juga: Simak Tren Warna Tahun 2025, Untuk Menambah Koleksi Fashion Anda!

Menurutnya persoalan ini juga disebabkan oleh kurangnya penanaman nilai-nilai moral dalam pendidikan.

Ia menyebut bahwa pendidikan di Indonesia saat ini lebih mengutamakan kecerdasan intelektual (otak) dibanding kecerdasan moral (watak).

"Sekarang orang pintar karena gadget tapi yang hilang itu kecerdasan moral dan akhlak," katanya.

Mahfud MD mengusulkan agar dibentuk Mahkamah Etika di Indonesia.

Hal ini menurutnya dapat menjadi cara untuk menangani krisis moral dan etika di kalangan pejabat publik.

Baca Juga: Beragam Ide Bisnis di Akhir Tahun, Segera Ambil Peluang Ini!

Usulan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa sanksi hukum saja tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pejabat negara yang bermasalah secara moral. 

"Para pemimpin dulu, mereka otaknya bagus, akhlaknya juga bagus. Sekarang meskipun semua boleh bersaing, caranya harus benar. Kita butuh pemimpin yang memiliki moral dan etika yang kuat," pungkasnya.***