Indonesia Emas Tidak Akan Terjadi Karena Jokowi, Pengamat: Hanya Sampai ‘Presiden Resah’ di 2045

Bisnisbandung.com - Indonesia Emas, visi besar yang kerap didengungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  sebagai tonggak masa depan bangsa pada tahun 2045, mendapat kritik tajam dari pengamat politik Edu Lemanto.

Menurut Edu Lemanto, visi ini sulit terwujud, mengingat kondisi krisis budi pekerti yang dialami bangsa saat ini, melihat skandal keluarga Jokowi.

Dalam diskusi di Indonesia Lawyers Club, Edu menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia hanya akan sampai pada masa yang ia sebut sebagai "Presiden Resah" di 2045.

Edu Lemanto menyoroti bahwa krisis budi pekerti di Indonesia menjadi penghalang utama untuk mewujudkan Indonesia Emas yang membiarkan masalah-masalah keluarga presiden tidak ditindaklajuti secara hukum.

Baca Juga: Muncul Bukti Baru Gibran Pemilik Akun Fufufafa, Hersubeno Arief: Dibantah Bagaimana lagi?

“Enggak, enggak, enggak. Kita enggak akan sampai ke sana. Saya ini, Pak Presiden, semoga Pak Presiden dengar ya, kita tidak akan sampai pada Indonesia Emas, Pak Presiden Jokowi,” lugasnya dilansir dari Indonesia Lawyers Club.

 Ia membandingkan situasi Indonesia dengan negara lain seperti Jepang, di mana etika dan budi pekerti sangat dijunjung tinggi.

Di Jepang, ketika seorang pejabat melakukan kesalahan, bahkan anggota keluarganya atau pemimpin tertinggi akan meminta maaf secara terbuka.

Edu Lemanto menilai budaya ini sangat berbeda dengan di Indonesia, di mana hal-hal semacam itu jarang terjadi, bahkan di tengah situasi yang memerlukan tanggung jawab moral dari pemimpin.

Baca Juga: Kepergok Nama Gibran yang Muncul, Netizen Iseng Kirim Uang ke Gopay Nomor Fufufafa

Edu Lemanto juga menyoroti adanya partai politik di Indonesia yang mengusung slogan "restorasi," namun ia mempertanyakan apakah restorasi budi pekerti benar-benar terjadi di tengah masyarakat saat ini.

Menurutnya, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam tata kelola bangsa jika Indonesia ingin benar-benar mencapai era keemasan pada 2045.

Edu Lemanto bahkan menyarankan bahwa seharusnya seorang presiden dapat diadili setelah turun dari kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan selama masa jabatannya.

Baca Juga: Mahfud MD: Indonesia Mulai Menunjukkan Gejala Otoritarianisme