Proyek Istana Jokowi Dinilai Langgar Hukum, Bivitri Susanti: Siapa yang Untung?

Bivitri Susanti mengungkapkan keistimewaan yang didapat proyek PSN.

Mulai dari kemudahan perizinan hingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum, PSN mendapat perlakuan khusus yang memungkinkan percepatan proyek bahkan dengan cara-cara yang dinilai melanggar hukum.

Namun Bivitri Susanti mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari proyek-proyek ini.

"PSN ini untuk siapa? Kepentingan nasional yang mana? Apakah ini benar-benar untuk rakyat atau hanya menguntungkan pengusaha dan pemilik modal?" kritik Bivitri Susanti.

Baca Juga: Tips Menjadi Agen Property Yang Sukses

Ia menegaskan bahwa benturan kepentingan sangat kentara dan inilah yang menurutnya menjadi dasar dari oligarki yang bekerja di balik PSN.

Bivitri Susanti juga menyinggung masalah penyalahgunaan aturan hukum dalam pelaksanaan PSN.

"Setelah reformasi seharusnya tidak boleh ada perpres yang keluar langsung berdasarkan undang-undang dasar. Ini salah satu pelanggaran besar yang kembali muncul melalui PSN," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penyalahgunaan Keputusan Presiden (Keppres) pernah terjadi pada masa Orde Baru di bawah Soeharto dan saat ini pola tersebut kembali terlihat melalui PSN.

Baca Juga: Didukung 21 Kadin Provinsi, Arsjad Rasjid Menolak Munaslub Kadin

Bivitri juga menyinggung adanya oligarki yang berperan besar dalam PSN.

Ia menyebut bahwa proyek-proyek ini tidak hanya soal pembangunan fisik tetapi juga merupakan bagian dari kepentingan para elit politik dan pengusaha.

"Banyak pejabat yang memiliki bisnis atau ditempatkan sebagai komisaris perusahaan, sehingga ada kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan proyek PSN," ungkapnya.

Ia menyebut ini sebagai contoh dari "state capture corruption" atau korupsi yang dilakukan oleh para penguasa dengan memanfaatkan lembaga-lembaga negara untuk menguntungkan bisnis pribadi.

Baca Juga: Tips Travelling Hemat, Anda Pasti Menang Banyak!