Proyek Istana Jokowi Dinilai Langgar Hukum, Bivitri Susanti: Siapa yang Untung?

Bisnisbandung.com - Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali menjadi sorotan.

Proyek besar yang digagas pemerintah termasuk pembangunan kawasan Istana dan berbagai infrastruktur lainnya menuai kritik tajam dari berbagai pihak termasuk pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.

Bivitri Susanti menegaskan bahwa proyek Jokowi ini melanggar hukum dan berdampak buruk terhadap masyarakat.

Baca Juga: Cara Kreatif Mendapat Rezeki, Anda Pasti Bisa!

"Jelas melanggar hukum," kata Bivitri Susanti yang dikutip dari youtube Refly Harun.

Menurutnya sejak awal proyek-proyek PSN sudah tidak transparan.

"Tiba-tiba keluar perpresnya, banyak proyek yang dimasukkan tanpa proses yang terbuka," lanjutnya.

Bivitri Susanti menyoroti betapa tertutupnya proses penetapan proyek PSN.

Ia membandingkan proyek ini seperti wadah kosong yang bisa diisi dengan berbagai proyek baru yang mendapat status PSN tanpa melalui mekanisme yang jelas.

Baca Juga: Ini Dia Cara Mengatasi Depresi Yang Melanda, Ayo Bangkit Lagi!

"Kok bisa tiba-tiba masuk? Prosesnya sangat tertutup," ujarnya.

Tak hanya itu Bivitri Susanti juga menyinggung sejumlah konflik agraria yang terjadi akibat proyek PSN.

Menurut data yang ia kutip dari YLBHI, terdapat 106 konflik agraria yang melibatkan PSN di seluruh Indonesia dengan 1 juta lebih warga terdampak dan ratusan kasus kekerasan serta kriminalisasi.

"Lebih dari 1 juta rakyat menjadi korban, ini jelas pelanggaran hak asasi manusia," tegas Bivitri Susanti.

Baca Juga: Cara Melatih Afirmasi Positif Dalam Hidup, Agar Anda Selalu Sukses!