Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset di Tengah Aksi Unjuk Rasa, Pengalihan Isu?

Rocky Gerung beranggapan jika isu ini terus berlanjut, RUU Perampasan Aset justru bisa menjadi bumerang bagi Presiden Jokowi.

 Jika RUU ini gagal dirampungkan oleh DPR, maka fokus kemarahan publik dapat berpindah dari presiden ke lembaga legislatif, yang kemudian akan dilihat sebagai pihak yang lambat dalam menangani isu penting seperti pemberantasan korupsi.

Langkah mendesak ini bisa dilihat sebagai pedang bermata dua, di satu sisi, bisa menjadi upaya untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Tetapi di sisi lain, bisa memperparah ketegangan politik jika dianggap sebagai pengalihan isu dari masalah yang lebih mendesak.

Baca Juga: Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATVLI) Gelar Rakernas 2024, Siap Hadapi Tantangan Digitalisasi

Aksi unjuk rasa yang terus berlanjut menunjukkan bahwa pengalihan fokus saja tidak cukup untuk meredam gejolak politik yang sedang terjadi.

Masyarakat dan mahasiswa tampaknya masih berfokus pada isu-isu utama seperti dugaan korupsi dan pemakzulan, yang mereka pandang sebagai satu paket permasalahan yang tidak bisa dipisahkan.

“Demonstrasi tidak akan berhenti hanya karena pengalihan isu dari isu dinasti ke isu pemerintahan korupsi itu tetap satu paket,” pungkas Rocky Gerung.***

Baca Juga: Cerita Dibalik Anies Tolak Tawaran PDIP untuk Maju di Pilgub Jawa Barat, Pendukunganya Menanti-nantidpr