Airlangga "Revolusi Senyap" Apakah Ada Tekanan Dari Dalam, Jokowi Disebutkan Masuk Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar

photo author
- Senin, 12 Agustus 2024 | 17:00 WIB
 Airlangga Hartarto saat menyataan resmi pengunduran diri dari ketua umum DPP Partai Golkar ( instagram/@airlanggahartarto_official)
Airlangga Hartarto saat menyataan resmi pengunduran diri dari ketua umum DPP Partai Golkar ( instagram/@airlanggahartarto_official)

Baca Juga: Survei Golkar, Ace Hasan Syadzily: Ridwan Kamil Unggul Elektabilitas di Jawa Barat dengan 73%

Namun, sebelum diputuskan dalam Munaslub yang dipercepat pada akhir Agustus ini, Pejabat Sementara (Pjs) Ketum Partai Golkar akan diserahkan ke Agus Gumiwang Kartasasmita.

Sementara itu, muncul kabar yang lebih mengejutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bergabung dengan Partai Golkar dan didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina dan Bahlil sebagai Ketum.

Kabar ini memicu berbagai reaksi di kalangan politik, dengan sumber yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari skenario Istana untuk memastikan Jokowi tetap memiliki kendali atas pemerintahan Prabowo-Gibran setelah lengser dari kursi Presiden.

“Untuk memastikan dia masih bisa mengontrol pemerintahan Prabowo – Gibran, dia harus mempunyai partai besar. Golkar adalah pilihan paling rasional,” katanya.

Baca Juga: Golkar Dukung Bobby Nasution Bukan Karena Menantu Jokowi, Ace Hasan: Berdasarkan Kualitas

Airlangga sejatinya berat melepas jabatan prestisius itu. Sebagai partai terbesar kedua setelah PDIP, posisi Ketum Partai Golkar sangatlah strategis.

“Tapi, dia harus merelakan itu, daripada masuk penjara,” katanya.

Dalam beberapa waktu terakhir, Airlangga Hartarto dikabarkan terlibat dalam kasus ekspor minyak sawit dan nikel ke China. Isu ini disebut-sebut sebagai alasan utama di balik pengunduran dirinya.

Di kalangan elit Partai Golkar, Airlangga dianggap gagal dalam memimpin partai, terutama setelah Golkar kehilangan kekuatannya di bawah kepemimpinannya.

Meskipun kabar mengenai bergabungnya Jokowi dengan Partai Golkar belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Istana, banyak pihak yang menduga langkah ini sebagai strategi politik untuk memastikan keberlanjutan pengaruh Jokowi di pemerintahan yang akan datang.

Hingga saat ini, baik Menteri Sekretaris Negara Pratikno maupun Staf Khusus Presiden belum memberikan komentar resmi terkait isu tersebut.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Sumber: asianpost.id

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X