Baca Juga: Apa Saja Pencapaian Jokowi hingga Diakui Sebagai Bapak Konstruksi?
Dalam kasus-kasus tersebut, Kementerian Perdagangan dianggap sebagai pihak yang membuat aturan, namun instansi Bea Cukai, yang harus menghadapi kritik dan reaksi publik.
Kritik ini menunjukkan bahwa sering kali kebijakan yang problematik tidak sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh pembuat kebijakan, melainkan oleh pihak yang harus mengeksekusinya.
“Jadi, Kementerian Perdagangan bikin aturan, yang melaksanakan ya Bea Cukai. Yang kena semprot ya Bea Cukai,” kritik Ferry Irwandi.
Hal ini menimbulkan keprihatinan tentang struktur dan alur aturan di Indonesia, di mana instansi pelaksana sering kali menjadi sasaran kritik, sementara pembuat kebijakan tidak mendapatkan sorotan yang setara.
“Padahal aturannya dari Kementerian Perdagangan. Waktu TikTok juga kayak gitu, yang kena ya instansi yang lain, unit yang lain, badan yang lain, lembaga yang lain,” tutur Ferry Irwandi.***
Artikel Terkait
Tsamara Amany Pamerkan Kemajuan Kebijakan Employee Well-Being di Instagram: 16 Perusahaan BUMN Sudah Miliki Daycare
Kebijakan Ekonomi Jokowi Gagal! Faisal Basri: Investasi Menurun
Masa Pemerintahan Jokowi Pengusaha Dibelenggu Kebijakan Berubah-ubah, Faisal Basri: Bikin Pening Kepala
Kebijakan Zulhas Bisa Memicu Perang Dagang di Indonesia, Rhenald Kasali Beberkan Dampaknya
Haposan Situmorang: Kebijakan Jokowi Bisa Jadi Bom Waktu Bagi Prabowo
Di Era Jokowi Semua Institusi Membusuk, Rocky Gerung: Muhammadiyah-NU Kompak Terima Konsesi Tambang