Abdullah Sapi'i terpantau belum melaporkan LHKPN pada tahun 2023, laporan terakhir dilakukan pada tahun 2022.
jabatan : Anggota
A. Tanah dan bangunan Rp. ----
B. Alat transportasi dan mesin Rp. 50.000.000
1. Mobil, suzuki karimun wagon tahun 2014, hasil sendiri Rp. 50.000.000
C. Harta bergerak lainnya Rp. ----
D. Surat berharga Rp. ----
E. Kas dan setara kas Rp. 6.000.000
F. Harta lainnya Rp. ----
Sub total Rp. 56.000.000
Iii. Hutang Rp. ----
Iv. Total harta kekayaan (ii-iii) Rp. 56.000.000
Baca Juga: Spanyol Juara Piala Eropa 2024 Usai Menang atas Inggris Dengan Skor 2-1
Hedi Ardia jabatan : Anggota
A. Tanah dan bangunan Rp. 290.000.000
1. Tanah dan bangunan seluas 6 m2/10 m2 di kab / kota Bandung, hasil sendiri Rp. 290.000.000
B. Alat transportasi dan mesin Rp. 7.500.000
1. Motor, honda d1b02n13l2 a/t tahun 2016, hasil sendiri Rp. 7.500.000
C. Harta bergerak lainnya Rp. ----
D. Surat berharga Rp. ----
E. Kas dan setara kas Rp. 59.000.000
F. Harta lainnya Rp. ----
Sub total Rp. 356.500.000
Iii. Hutang Rp. 40.000.000
Iv. Total harta kekayaan (ii-iii) Rp. 316.500.000.
Ujang Kusumah Atmawijaya belum melaporkan LHKPN pada tahun 2023, laporan terakhir dilakukan pada tahun 2022.
DATA HARTA
A. Tanah Dan Bangunan Rp. 230.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/36 m2 di KAB / KOTA CIREBON, hasil sendiri Rp. 230.000.000
B. Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 160.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO BRIO SATYA 1,2 E MT CK Tahun 2019, hasil sendiri Rp. 160.000.000
C. Harta Bergerak Lainnya Rp. ----
D. Surat Berharga Rp. ----
E. Kas Dan Setara Kas Rp. 4.000.000
F. Harta Lainnya Rp. 500.000
Sub Total Rp. 394.500.000
III. Hutang Rp. 263.000.000
IV. Total Harta Kekayaan (II-III) Rp. 131.500.000.***
Artikel Terkait
Banyak BUMN Bangkrut Hanya Karena Turuti Ambisi Jokowi, Rocky Gerung: Sikap Prabowo Sudah Benar
Di Ujung Kekuasaan, Prof. Ikrar Nusa Bhakti Bongkar Langkah-Langkah Terakhir Jokowi
Hambalang Jilid II, Prof Didin: Prabowo Enggan Lanjutkan Proyek IKN Jokowi
Heboh Pemuda NU Temui Presiden Israel, Anwar Abbas: Mereka Kehilangan Hati Nurani
Di Ujung Pemerintahan Jokowi, Bivitri Susanti: Banjir Kebijakan yang kontroversial
Jangan Rusak Demokrasi, Prof Sulistyowati: Hanya Untuk Kepentingan Nepotisme Keluarga