Ganjar Pranowo Ungkap Fakta, Isu Hapus Bansos Bila Terpilih jadi Presiden

Bisnisbandung.com - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo diisukan bila terpilih jadi presiden akan menghapus Bantuan Sosial (Bansos).

Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan klarifikasi tegas terkait isu kontroversial yang beredar menyebutkan bahwa dirinya akan menghapus Bantuan Sosial (Bansos) jika terpilih sebagai Presiden.

Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari saluran YouTube Kompas, Ganjar dengan tegas menanggapi rumor tersebut.

Baca Juga: Peran Media Massa dalam Pembentukan Opini Politik Remaja

Ia menegaskan bahwa cerita tersebut hanyalah upaya gimik untuk menakut-nakuti masyarakat, tanpa memberikan rincian yang jelas tentang siapa yang sebenarnya menyebarkan isu tersebut.

"Saya gak tahu itu yang ngomong siapa ya karena cerita Bansos itu cerita regulasi cerita regulasi cerita anggaran yang selalu ditetapkan oleh pemerintah dan DPR," ungkap Ganjar.

Menyoroti bahwa isu tersebut seharusnya terkait dengan regulasi dan pembahasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ganjar menekankan bahwa tujuan dari isu ini adalah untuk menakut-nakuti masyarakat, dan saat ini masyarakat seharusnya sudah bisa memahami bahwa isu tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Baca Juga: Mengapa Penting Memahami Ideologi Politik?

Ia memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial (Kemensos) atas bantuan yang telah diberikan dalam sektor pendidikan, serta Kementerian Keuangan yang telah mengusulkan anggaran tersebut dan disetujui oleh DPR.

"Kemensos membantu pendidikan, membantu Kementerian Keuangan mengusulkan, DPR menyetujui itu kewajiban negara kok kewajiban negara," tegas Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan bahwa upaya pemerintah seharusnya adalah untuk memudahkan dan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

Baca Juga: Bukan cuma Bekasi? Pertamina berhasil temukan cadangan minyak di wilayah ini

Ia menyoroti pertanyaan masyarakat terkait penerimaan Bansos yang tidak merata, dan mencatat bahwa solusinya adalah dengan mendorong penggunaan "KTP Sakti" untuk mempermudah distribusi bantuan.