Fraksi Gerindra Dukung Langkah Penunjukan Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden

Bisnisbandung.com - Dalam menghadapi perubahan status DKI Jakarta sebagai ibu kota, Fraksi Partai Gerindra di Badan Legislasi DPR menyatakan dukungan terhadap usulan bahwa presiden akan langsung menunjuk Gubernur DKI Jakarta.

Meskipun demikian, Fraksi Gerindra tetap memperhatikan usul dan pendapat dari DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait penunjukan tersebut.

Keputusan ini diumumkan dalam konteks pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) DKI Jakarta yang sedang menjadi fokus Inisiatif DPR.

Langkah ini diambil untuk menjaga kestabilan pemerintahan di tengah perubahan besar yang sedang terjadi.

Heri Gunawan, anggota Badan Legislasi dari Fraksi Gerindra, menjelaskan bahwa langkah melibatkan DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam penunjukan gubernur bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Hal tersebut salah satunya dalam rangka untuk mengakomodasi usulan Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 yang beberapa waktu lalu melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum di Badan Legislasi," ujar Heri seperti dikutip dari situs resmi DPR, Jumat (8/12).

Peran Fraksi Gerindra dalam RUU DKI Jakarta

Dalam diskusi mengenai RUU DKI Jakarta, Fraksi Gerindra memiliki peran kunci dalam memberikan dukungan terhadap mekanisme penunjukan gubernur oleh presiden.

Dukungan ini bukan hanya berasal dari aspek kebijakan partai, tetapi juga memperhatikan masukan dan aspirasi yang berkembang di tingkat lokal, terutama dari DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Langkah ini mencerminkan semangat demokrasi yang diinginkan oleh Fraksi Gerindra, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak signifikan pada kehidupan mereka.

Dengan melibatkan DPRD Provinsi DKI Jakarta, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mewakili suara dan kepentingan masyarakat Jakarta.

Dorongan dari Badan Musyawarah Suku Betawi 1982

Heri Gunawan menyoroti kontribusi positif dari Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 dalam memberikan usulan terkait penunjukan gubernur.