Blak-Blakan Perihal Diminta Rp1,6 Triliun Untuk Jadi Cawapres, Mahfud MD: Di PDIP Nggak Ada Bayar!!!

Bisnisbandung.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, membeberkan pengalamannya ketika ditawari menjadi calon wakil presiden oleh suatu partai dengan syarat harus menyediakan dana sebesar Rp 1,6 triliun.

Pernyataan kontroversial ini diungkapkan Mahfud MD saat berbicara mengenai ajakan dari beberapa pihak yang ingin melibatkannya dalam kontestasi politik.

Sebuah pertanyaan dari para ulama beberapa waktu lalu menjadi awal mula pengakuan Mahfud MD.

Mereka menanyakan apakah Mahfud berniat maju sebagai calon wakil presiden.

Baca Juga: Ingin Menikmati Sunset Dan Sunrise Di Pantai? Cobalah Berkunjung Ke Sejumlah Pantai Di Banyuwangi

Namun, Mahfud dengan tegas menyatakan bahwa kendala utamanya adalah tidak adanya dana yang memadai untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan bahwa tawaran kontroversial datang dari beberapa orang yang mewakili suatu partai.

Mereka menyodorkan tawaran menjadi calon wakil presiden dengan syarat Mahfud harus menyediakan dana sebesar Rp 1,6 triliun.

“Bapak kalau mau jadi cawapres harus menyediakan uang, untuk saksi (saja) 1,6 triliun. Untuk saksi, belum kampanye belum apa, ya sudah saya enggak mau daftar,” tegas Mahfud.

Baca Juga: Habiskan Anggaran Rp 8M, Wali Kota Semarang Bagikan Motor Baru untuk 177 Lurah

Dalam perbandingan dengan tawaran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mahfud menyampaikan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak menetapkan syarat pembayaran uang untuk menjadi calon wakil presiden dalam koalisi mereka.

“Intinya itu saya diberitahu oleh Bu Mega waktu itu pimpinan koalisi kami sudah memutuskan Pak Mahfud jadi calon wakil presidennya Ganjar. Dan Pak Mahfud enggak usah memikirkan uang, ndak ada bayar di sini,” ungkap Mahfud.

Pernyataan Mahfud ini mencuatkan pertanyaan besar terkait etika politik dan proses demokrasi di Indonesia.

Masyarakat pun dihadapkan pada gambaran yang kontroversial tentang bagaimana calon-calon potensial dapat terlibat dalam pemilihan dengan tawaran yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat.