Bisnisbandung.com - Baru-baru ini Indonesia dikejutkan kembali oleh ulah dari hacker yang membuat kebocoran data.
Setelah sebelumnya BPJS dan Peduli Lindungi, kali kebocoran data dialami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Lembaga Riset Keamanan Siber, sebanyak 204 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengalami kebocoran data.
Baca Juga: BRI Mantap Berkembang, Yakin Raih Kinerja Unggul hingga Akhir 2023
Seorang misterius bernama Jimbo diduga menjadi otak di balik pembobolan data besar ini.
Informasi yang terbocor melibatkan NIK, Nomor KK, Nomor KTP, nama lengkap, hingga kodefikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Jimbo dengan leluasa menjual paket data ini seharga 2 Bitcoin atau 74 ribu dolar AS atau Rp1,2 miliar.
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tak tinggal diam menghadapi situasi ini.
Anies, di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, pada Selasa malam, mengakui mengetahui kabar tersebut.
Meski demikian, dia tetap menunggu verifikasi resmi dan mengingatkan pentingnya menjaga keamanan data.
"Kami merasa perlu bahwa yang namanya data itu harus dijaga keamanannya secara ama-amat serius," tegas Anies.
Baca Juga: Ada Partai Politik Yang Tidak Setuju Pindah ke IKN, Ini Tanggapan Presiden Jokowi
Anies menegaskan bahwa keamanan data terkait lebih terkait dengan integritas operator daripada sistem pengaturannya.
Artikel Terkait
Jaringan Sosial di Bawah Pengawasan, Bawaslu Gencar Awasi Medsos
Rocky Gerung Menantang, Anies Baswedan Menjawab dengan Kecerdasan
Mahfud MD Ungkap Ada Aparat Negara Terlibat dengan Mafia Lokal, Memecahkan Teka-teki Gelap di Balik Kejahatan
PKS Tidak Setuju dengan Pembangunan IKN, Ini Tanggapan Presiden Jokowi
'Beri Suap atau Terhambat?' Mahfud MD Mengungkap Kesulitan Pengusaha Proyek di Indonesia
Ada Partai Politik Yang Tidak Setuju Pindah ke IKN, Ini Tanggapan Presiden Jokowi