Bisnisbandung.com-Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menyoroti kasus kekerasan yang sudah dilakukan aparat di Pulau Rempang. Dia mendorong untuk penghentian kekerasan yang terjadi dan memprioritaskan dialog masyarakat setempat.
"Kami dengan ini Fraksi Partai Nasdem mengatakan, satu, menyayangkan berlangsungnya kekerasan yang memakan korban dalam konflik yang mengikutsertakan warga adat dan pihak aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang," tutur Farhan saat sampaikan interupsi di rapat Paripurna DPR RI kelima Saat Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.
Kedua, lanjutnya, dirinya yang sebagai wakil Fraksi Partai NasDem mendesak aparat penegak hukum agar selekasnya hentikan penggunaan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi.
Baca Juga: TikTok Shop Resmi Dilarang, Apakah Masih Bisa Berjualan?
Adapun pada poin ketiga, dirinya ajak seluruh pihak baik masyarakat aparat atau Pemerintah agar bisa mengendalikan diri meredakan situasi supaya terbentuk kondisi yang tenang lebih dulu
"Kelima, (Partai Nasdem) minta pemerintah pusat untuk ambil beberapa langkah penyelesaiannya yang tidak merugikan semua pihak baik dari segi rencana proyek strategis nasional atau dari sisi hak masyarakat adat"
Selanjutnya pada point ini dia memandang jika sebagai sisi dari masyarakat adat, hak-hak warga pulau rempang perlu diperhitungkan, dalam ini hubungannya dengan Pernyataan hak masyarakat adat dalam konstitusi.
Baca Juga: Mengapa Panda Yang Berada Di Luar Negara China Harus Kembali Ke China?
"Dengan membuka ruang diskusi dan partisipasi dalam perumusan kebijakan strategis nasional," paparnya
Paling akhir, dirinya ajak lagi supaya DPR RI menyegerakan lagi pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat.
Ribuan masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, terancam digusur berkaitan rencana peningkatan kawasan Rempang Eco City.
Masalahnya proyek ini ada di dua Kelurahan Pulau Rempang, Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Masyarakat belakangan ini bahkan juga sebelumnya sempat terlibat bentrok dengan aparat keamanan gabungan TNI-Polri pada Kamis, 7 September 2023, sekitaran jam 10.00.
Baca Juga: Penjajahan Digital Indonesia, Presiden Joko Widodo Menekankan Perlindungan Dengan Dua Pendekatan
Rempang Eco City adalah dari beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah disahkan oleh Presiden Jokowi pada awal 2023. Nanti, kawasan di Pulau Rempang itu akan dibuat untuk keperluan industri, pariwisata, dan yang lain.
Artikel Terkait
Resmi Dilantik Sebagai Sekda, Taufiq Budi Santoso Dapat Tugas Khusus Dari Bey Machmudin
Sidang Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Akan Hadirkan Menpora Dito Ariotedjo
Soal Keberadaan Mentan Syahrul Yasin Limpo, Ini Jawaban Wakil Ketua KPK
Berakhir Seperti Ini, 3 Mobil Mewah Putar Balik Lawan Arah di Tol Depok Yang Viral
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Beberkan Upaya Pemerintah Atasi Karhutla
Menag Yaqut Cholil Qoumas Dipanggil Presiden Jokowi Ke Istana