Bolehkah Pemaksaaan Dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada?

Baca Juga: 4 Cara Unik Pria Introvert Gentlemen Menunjukkan Cintanya Padamu

Kegiatan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu menurut KUHAP, merupakan tahap awal dari proses penanganan perkara adalah penyidikan.

Bila dilakukan penyelidikan ternyata terdapat cukup bukti bahwa seseorang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, dilanjutkan dengan mengadakan penyidikan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik.

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dikirim ke kejaksaan untuk dilakuakn penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa/ penuntut umum.

Bila penuntut umum berpendapat berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.

Setelah itu dibuat surat dakwaan dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Pada hari yang ditetapkan, dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bila terdakwa terbukti bersalah telah melakaukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal pidana penjara dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Pengawas Pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 1×24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, kemudian pengawas pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakumdu melalui sekretariat sentra gakkumdu dengan menggunakan surat penyampaian laporan/ Temuan dugaan tindak pidana pemilu (Model SG-1), penyampaiaan Model SG-1 dilampiri dengan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, sekaligus sebagai undangan Rapat pembahasan Sentara Gakkumdu.***