bisnisbandung.com - Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menuai sorotan tajam, kali ini terkait risiko keuangan yang besar dan potensi dampaknya terhadap stabilitas fiskal desa serta sektor perbankan nasional.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa program tersebut memiliki potensi gagal bayar hingga Rp85 triliun dalam jangka waktu enam tahun masa pinjaman.
“Jadi, estimasi yang dilakukan oleh Celios itu diperkirakan risiko gagal bayarnya mencapai Rp85 triliun selama 6 tahun masa pinjaman,” ungkapnya dialnsir dari youtube Kompas TV.
Baca Juga: Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih Direspons Negatif Pasar, Saham Bank BUMN Tergelincir
Estimasi ini menunjukkan bahwa program tersebut bukan hanya berisiko secara fiskal, tetapi juga berpotensi menjadi beban baru bagi perekonomian nasional.
Selain risiko gagal bayar, CELIOS juga mencatat adanya potensi hilangnya peluang ekonomi (opportunity cost) sebesar Rp76 triliun yang harus ditanggung sektor perbankan jika dana digunakan untuk membiayai koperasi tanpa landasan bisnis yang kuat.
“Dan ini membebani pemerintah desa sebagai penanggung jawab. Jadi ada kehilangan opportunity cost juga yang ditanggung oleh sektor perbankan, dan itu jumlahnya mencapai Rp76 triliun,” terangnya.
Dana yang seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor produktif berisiko terjebak dalam ekonomi rente atau bahkan sektor informal yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dampak lain yang dikhawatirkan adalah beban langsung yang akan menimpa pemerintah desa. Dalam skema Kopdes Merah Putih, desa-desa berpotensi menjadi penanggung jawab utama jika koperasi yang dibentuk mengalami kegagalan finansial.
Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu efektivitas penggunaan dana desa sebagai instrumen fiskal yang selama ini berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur lokal.
Lebih jauh, CELIOS menilai bahwa kebijakan ini berisiko menimbulkan efek trade-off terhadap pos anggaran lain seperti bantuan sosial.
Baca Juga: Gerakan Tagar “Indonesia Gelap” Dituding Didanai, Bivitri Susanti Kritik Tajam Presiden Prabowo
Di tengah realitas menurunnya proporsi bantuan sosial terhadap PDB, penyerapan anggaran besar untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih dapat mempersempit ruang fiskal untuk program-program sosial yang lebih mendesak.