Kementerian Keuangan memastikan akan tetap fokus mengurangi aksi penghindaran pembayaran cukai yang dilakukan beberapa pelaku industri rokok.
Salah satu caranya dengan menutup celah peraturan cukai yang digunakan perusahaan rokok untuk mengalihkan pembayaran cukai menggunakan golongan tarif lebih murah.
“Mengenai simplifikasi atau bracket yang kami kemarin hold. Tetapi, kami akan tetap fokus bagaimana mengurangi kelompok industri yang kemudian lari ke kelompok lain atau melakukan evasion atau penghindaran,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta,
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan mendengar masukan dari semua pihak termasuk pelaku industri rokok untuk terus mencari keseimbangan.
“Jadi, khusus industri ini, saya tidak hanya mendengar dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) saja, tetapi saya coba cari bagaimana cara kita perbaiki kebijakannya,” ujarnya.
Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun 2019. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/ 2018 tentang Perubahan PMK Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Kementerian Keuangan juga menahan pemberlakuan Roadmap Tarif Cukai Rokok.
Dalam roadmap tersebut, pemerintah merencanakan penyederhanaan tarif cukai tembakau bertahap selama periode 2018-2021 sekaligus akan menggabungkan batasan produksi rokok mesin sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM).
Rencana penggabungan ini di maksudkan mencegah beberapa perusahaan besar asing yang masih menikmati tarif cukai rendah di golongan 2. (C-003/dni)***
