BISNIS BANDUNG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM darurat) di wilayah Jawa dan Bali demi menekan penyebaran virus corona yang melonjak tajam belakangan ini.
Selama PPKM mikro diterapkan, ruang gerak masyarakat akan jauh lebih terbatas dibanding biasanya. Mal ditutup, sedangkan restoran hanya bisa melayani pesan antar atau take away.
Selain itu, seluruh tempat ibadah ditutup, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, dan perkantoran di sektor non esensial wajib menerapkan bekerja dari rumah (work from home/WFH) 100 persen.
Namun, pemerintah memberikan kelonggaran untuk beberapa sektor usaha. Perkantoran di sektor esensial diizinkan untuk menerapkan WFH 50 persen dan sektor kritikal bisa beroperasi normal dari kantor 100 persen.
Sejumlah pihak dari pengusaha hingga ekonom menilai PPKM darurat akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) atau minimal ada tambahan jumlah karyawan yang dirumahkan. Pasalnya, proses produksi akan berkurang karena permintaan turun.
Masyarakat agaknya memang harus siap pada kemungkinan terburuk akibat kebijakan itu. Minimal, mereka harus siap-siap jika ada pemotongan atau penundaan pembayaran gaji, dan pembayaran gaji dicicil jika perusahaan tempatnya bekerja terdampak atas penerapan PPKM darurat.
Lantas, bagaimana cara agar keuangan tetap sehat selama PPKM darurat diterapkan?
- Kurangi Pengeluaran Konsumtif
Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning Lusiana Darmawan mengatakan masyarakat sebaiknya mengurangi pengeluaran yang tidak penting atau bersifat konsumtif. Dana tersebut bisa digunakan untuk membeli berbagai vitamin untuk menjaga tubuh tetap prima.
"Utamakan kesehatan. Kurangi pengeluaran konsumtif dan dialokasikan untuk pengeluaran kesehatan, seperti vitamin, makanan sehat," ucap Lusiana kepada wartawan, Kamis (1/7).
Senada, Perencana Keuangan Advisors Alliance Group Indonesia Andy Nugroho menyarankan masyarakat mengubah gaya hidup. Salah satunya, pangkas belanja yang tidak bersifat mendesak.
"Harus lebih cermat. Tidak ada yang tahu sampai kapan gelombang kedua covid-19 sampai kapan," ujar Andy.
Masyarakat, sambung Andy, harus mengutamakan pembayaran rutin rumah tangga seperti listrik, biaya anak sekolah, dan air. Jika belum menikah, masyarakat bisa mengutamakan dulu kewajibannya, seperti membayar utang dan keperluan lain.
"Jadi prioritas tidak jajan dulu, misalnya bayar listrik saja dulu, bayar biaya anak sekolah," imbuh Andy.
- Cek Dana Darurat
Lusiana mengatakan masyarakat harus cek dana darurat secara berkala. Bila masyarakat terpaksa menggunakan dana darurat di masa PPKM darurat ini tak masalah.