PDIP Mengkritik Keras Penundaan Pemilu 2024 Elite Politik Seharusnya Ikut Tangani Mahalnya Harga Sembako 

BISNIS BISNIS – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  mengkritik keras wacana penundaan Pemilu 2024.  Hal itu dikemukakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurutnya,  semua elite politik lebih baik membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19 hingga kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dibandingkan mewacanakan penundaan Pemilu 2024.

"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktik kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan pemilu," ungkap Hasto dii Banda Aceh, Minggu, (27/2/2022).

Baca Juga: Refly: Dilema Ketua Umum PDIP Kepemimpinan PDI Perjuangan Yang Harus Diestafetkan

Hasto bersama Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri tiba di Provinsi Aceh untuk mengikuti agenda konsolidasi partai dan memberikan kuliah umum di Universitas Syiah Kuala.

PDIP, lanjuta Hasto, tetap berpolitik dengan setia dan taat pada konsitusi serta tidak ingin mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan presiden. Menurutnya, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia.

"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda pemilu, mengingat antara pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menyelenggarakan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024,” ujar Hasto menegaskan.

Hasto  menyebutkan, tingginya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah seharusnya menjadi bagian dari legacy Presiden Jokowi yang dikenal sangat kompeten.

Baca Juga: Siti : Jokowi Harus Tegas Sampaikan Sendiri, Menolak Penundaan Pemilu 2024 Kepada Rakyat

“Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi presiden dan wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDIP ingin Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP dapat mengukir berbagai legacy untuk Indonesia, baik dalam pembangunan infrastruktur, kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan kepemimpinannya, termasuk  di G-20.

"PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin untuk bisa menghadapi situasi dan tantangan yang muncul karena pandemi Covid-19 ini dan membangkitkan serta memulihkan perekonomian nasional. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama kita,"tambah Hasto.

 Penghianatan konstitusi

Penolakan pemilu 2024 ditunda, selain dari PDIP juga  datang pula di antaranya dari :  Keadilan Sejahtera (PKS) Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan menambah masa jabatan presiden harus mengubah UUD 1945.

Nasdem Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan,  Nasdem tak ingin dianggap pengkhianat reformasi. Sehingga, dirinya dengan tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024. “Partai Nasdem yang lahir dari semangat restorasi Indonesia tak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi,” tegas Surya Paloh