UMP Tidak Rasional, Buruh Ancam Mogok Nasional dan Tentukan Sikap Politik

- Selasa, 30 November 2021 | 18:54 WIB
UMP Tidak Rasional, Buruh Ancam Mogok Nasional dan Tentukan Sikap Politik
UMP Tidak Rasional, Buruh Ancam Mogok Nasional dan Tentukan Sikap Politik

Bisnis Bandung,(BB) -- Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 Jawa Barat yang akan berlaku mulai 1 Januari 2022 sebesar Rp 1.841.487,31. Kenaikan UMP 2022 dibandingkan dengan upah minimum 2021, naik sebesar 1,72 persen.

Penetapan UMP 2022 tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561 tahun 2021. Formula penghitungan upah minimum tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Perhitungannya merujuk kepada formula yang telah dicantumkan di dalam PP 36/2021, j ada batas atas dan ada batas bawah. Kemudian mempertimbangkan indikator lainnya, termasuk upah minimum tahun berjalan

Penghitungan batas atas dalam PP 36 tersebut berdasarkan rata-rata konsumsi penduduk per kapita per bulan Rp 1.372.659, lalu rata-rata banyaknya anggota rumah tangga 3,34, serta rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja. Dengan formula penghitungan dalam PP tersebut diperoleh  batas atas upah minimum Jawa Barat Rp 3.540.015,32.

Nilai batas atas tersebut masih di atas UMP Jawa Barat sehingga penghitungan UMP 2022 dilakukan penyesuaian mengikuti formula yang terdapat dalam PP 36. UMP Jawa Barat tahun 2021 Rp 1.810.351,36.

Tidak ada lagi penangguhan dalam pelaksanaan upah minimum seperti aturan pengupahan sebelumnya. Di dalam PP 36 tahun 2021 cukup tegas, dan sangat tegas, dan secara eksplisit bahwa seluruh perusahaan tidak dapat untuk menangguhkan, dan itu ada konsekuensi dan sanksi yang bisa diterima

Menanggapi penetapan UMP Jabar 2022, Deputi Sekretariat Gabungan SP/SB Jawa Barat, Iyan Sopyan menegaskan, Jawa Barat sebenarnya tidak perlu Upah Minimum Provinsi karena semua Kabupaten/Kota di Jabar (27) sudah mempunyai UMK. Dengan menetapkan UMP sama saja dengan memberi peluang kepada perusahaan yang rakus dan licik untuk memilih UMP atau UMK. "Besaran UMP jauh dari harapan buruh bahkan cenderung memiskinkan buruh", tegasnya kepada Bisnis Bandung (BB), di Bandung.

Kenaikan upah minimum dibutuhkan buruh untuk berkemampuan ekonomi ditengah kenaikan harga-harga kebutuhan hidup. Upah minimum tahun ini seharusnya naik sebesar 7-10% dari upah tahun lalu, hal tersebut didasarkan kepada hasil survey kebutuhan hidup buruh, mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Indikator besaran UMP Jabar yang telah ditetapkan tangg 20 November 21 hanya berusaha agar prosentase kenaikannya tidak lebih besar dari nilai inflasi Jabar. "Penetapan UMP sama sekali tidak melibatkan serikat pekerja/serikat buruh, bahkan kami sudah berusaha beberapa kali mengajukan surat permohonan audensi tapi tidak pernah direspon"

Iyan menyatakan kenaikan upah yang tidak sesuai harapan dan tuntutan, dampaknya adalah buruh tidak akan mendapatkan penghasilan yang layak dan akan melemahkan daya beli masyarakat. Dalam mengajukan tuntutan pastinya buruh sudah dengan pertimbangan juga, apalagi dalam masa pandemi pengeluaran buruh semakin bertambah karena pemerintah mewajibkan memakai masker dan handsanitizer, itu semua harus dibeli tidak disediakan pengusaha atau pemerintah secara gratis.

Kenaikan upah yang tidak semestinya, maka pihak yang diuntungkan pastinya pengusaha, karena dapat membayar upah secara murah apalagi pengusaha yang justru diuntungkan saat pandemi, keuntungannya semakin besar contoh yang produksi masker dan alat kesehatan, Farmasi, dan lain-lain. "Buruh akan menggugat surat keputusan tentang UMP dan akan melakukan aksi unjuk rasa secara besar-besaran. Secara nasional sudah direncanakan untuk mogok serentak dan berkelanjutan, secara politik buruh akan mengambil sikap untuk tidak mendukung gubernur (Ridwan Kamil) dalam ajang pemilu maupun pilkada dan akan menyerukan untuk tdk memilih partai yang tidak pro tethadap kepentingan buruh. Catatan, dalam sejarah upah minimum PP 36/2021 yang mengatur tentag upah minimum sebag aturan turunan dari UU 11/2020 tentang cipta kerja adalah regulasi terburuk sepanjang sejarah perburuhan di republik ini", pungkasnya kepada BB. (E-018)***

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X