Siti mengatakan, Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan acak terhadap kendaraan dan mendenda kendaraan gagal atau tidak menjalani uji emisi.
Dia menambahkan bahwa pihak berwenang sedang mempertimbangkan cabut izin bagi pelanggaran yang berulang.
Pemerintah berencana menggunakan uji emisi sebagai persyaratan mendapatkan STNK.
Siti tidak mengatakan kapan tindakan seperti itu akan diberlakukan atau bagaimana penerapannya.
Menurut studi tahun 2019 oleh Badan Lingkungan Hidup Jakarta dan organisasi kesehatan masyarakat Vital Strategies, sumber polusi terbesar di Jakarta adalah emisi kendaraan, menyumbang hingga 57 persen emisi selama musim kemarau.
Sebuah studi baru yang diterbitkan bulan Februari 2023 memperkirakan polusi udara menyebabkan lebih dari 10.000 kematian dan 5.000 rawat inap penyakit kardiorespirasi di kota setiap tahun, bersama lebih dari 7.000 hasil buruk pada anak-anak.
Ini merugikan pemerintah hampir US$3 miliar per tahun, kira-kira 2,2 persen produk domestik regional bruto Jakarta.
Penjabat Gubernur Heru baru-baru ini mengatakan 4 juta mobil dan sepeda motor telah ditambahkan ke jalan-jalan Jakarta dalam satu setengah tahun terakhir.
Dengan hampir tidak ada ruang bermanuver sejak pindah memperpanjang proses hukum setelah kalah gugatan pencemaran udara tahun 2021, pemerintah sekarang berusaha menenangkan organisasi masyarakat sipil, kelompok lingkungan, dan warga Jakarta.
Tetapi pejabat dan bisnis telah menggunakan masalah ini mendorong penggunaan kendaraan listrik (EV) lebih besar di ibu kota, meskipun penerapan teknologi sendiri, tanpa disertai perubahan produksi listrik negara, dapat berdampak kecil emisi keseluruhan.
Baca Juga: Semua Pihak Bertanggung Jawab terhadap Kinerja Timnas
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk memerintahkan perusahaan listrik milik negara PLN membangun lebih banyak stasiun pengisian dan membakukan spesifikasi baterai kendaraan listrik
Operator bus milik Jakarta Transjakarta menargetkan menambah 42 bus listrik ke armada tahun ini.
Sebelumnya, pemerintah memberikan subsidi Rp 1,75 triliun untuk pembelian kendaraan roda dua listrik baru dan retrofit kendaraan lama.***