nasional

Indonesia Tidak Ada yang Berubah pada Polusi Udara

Kamis, 17 Agustus 2023 | 21:10 WIB
Polusi Udara di Indonesia Masih tetap (tangkapan layar youtube Reuters )

Bisnisbandung.com - Pemerintah bergegas mengatasi masalah polusi udara Jabodetabek  yang terjadi yang menuai protes publik dalam beberapa pekan terakhir.

Secara konsisten Jakarta menempati peringkat di antara 10 kota paling tercemar di Indonesia sejak Mei lalu. 

Minggu lalu, menduduki puncak daftar kota dengan udara tercemar yang dirilis oleh perusahaan teknologi kualitas udara Swiss IQAir.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas  beberapa menteri dan kepala daerah hari Senin membahas strategi jangka pendek dan jangka panjang mengatasi masalah tersebut.

Baca Juga: Berita Populer 16 Agustus 2023, Jokowi mengukuhkan Paskibra 2023 hingga menepis dukung Prabowo kemarin

“Pada hari Minggu, Indeks Kualitas Udara di Jakarta mencapai 156  masuk dalam kategori 'tidak sehat',” kata Jokowi sebelum pertemuan.

Presiden menyalahkan memburuknya kualitas udara ibu kota negara sebagian besar musim kemarau berkepanjangan, memperburuk dampak emisi kendaraan dan industri.

Jakarta terletak di sekitar 16 pembangkit listrik tenaga batu bara dan menjadi salah satu kota paling macet di Asia Tenggara.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia  menghadapi musim kemarau lebih panjang dan parah  tahun ini dibandingkan tiga tahun sebelumnya akibat fenomena cuaca El Niño  diperkirakan mencapai puncak pada Agustus atau September.

Baca Juga: Tepat di Hari Kemerdekaan Informasi Gempa Bumi 5,7 Magnitudo Guncang Banten, BMKG : Waspada Susulan 

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah berencana menggunakan berbagai strategi  mengatasi pencemaran parah, termasuk upaya modifikasi cuaca, penambahan ruang hijau baru, dan penerapan pengaturan kerja jarak jauh.

Usai pertemuan, Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan memberlakukan kembali sistem kerja dari rumah (WFH)  40-50 persen bagi pejabat kota. 

Ibukota mempekerjakan  200.000 orang, 60.000 di antaranya  pegawai negeri.

“Saya telah meminta kementerian lain menerapkan langkah serupa,” katanya kepada wartawan di Istana Presiden.

Halaman:

Tags

Terkini