Bisnisbandung.com-Mendikbudristek Nadiem Makarim pada akhirnya buka suara masalah polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi yang menjadi perbincangan selama beberapa waktu terakhir.
Nadiem menjelaskan peraturan PPDB jalur zonasi sebenarnya telah diputuskan saat Menko PMK Muhadjir Effendy memegang Mendikbud.
"Itu [PPDB] zonasi, peraturan zonasi itu bukan peraturan saya. Itu peraturan awalnya, Pak Muhadjir. Tetapi itu kita sebagai satu tim berasa ini ialah sesuatu peraturan yang penting, yang sudah tentu akan menyusahkan saya," kata Nadiem saat menjadi pembicara pada acara pendidikan BelajaRaya 2023 di Posbloc, Jakarta Pusat.
Baca Juga: IA ITB Jawa Barat Berharap Kader Muda Sehat Dapat Menjadi Model Penanganan Stunting
Nadiem pahami beberapa orang tua yang sedih karena mekanisme PPDB jalur zonasi. Tetapi, dia menegaskan peraturan itu harus diteruskan supaya tidak lagi ada kesenjangan pendidikan.
"Kita terkena getahnya tiap tahun karena zonasi. Tapi kita berasa jika ini harus diteruskan karena penting. Ingin sesibuk apa pun itu atau ibu-ibu yang anaknya les sekian tahun untuk masuk tes itu, berapa kecewanya juga jika kita tidak lakukan mekanisme zonasi ini dan masih tetap komit, itu sudah tentu ketimpangan itu tidak pernah tertutup," bebernya.
Nadiem menjelaskan bila PPDB mekanisme zonasi tidak diterapkan, karena itu siswa yang dari kelompok tidak sanggup akan bayar sekolah swasta karena tidak bisa masuk ke dalam sekolah negeri.
Baca Juga: Kementerian BUMN Menyiapkan Solusi Terbaik Bagi Kreditur Istaka Karya
"Tentu, ya, sudah beberapa anak yang tidak sanggup akan harus bayar sekolah swasta yang sekolah swasta yang buat tempat beberapa anak yang tidak dapat masuk sekolah negeri dan sebagainya," katanya.
Selanjutnya, Nadiem memperjelas keberlanjutan program sangat penting.
"Jadi ada beragam jenis peraturan yang pernah ada yang kita dorong, yang kita teruskan dan itu tidak masalah," ujarnya.
PPDB lajur zonasi jadi masalah di beberapa wilayah karena orangtua mengeluh anaknya tidak dapat masuk sekolah sesuai zonasi yang ditetapkan.
Beberapa manipulasi juga diketemukan dimulai dari mengalihkan data anak ke Kartu Keluarga (KK) seseorang sampai dugaan praktik calo PPDB. Atas masalah ini, beberapa orang tua yang minta supaya PPDB jalur zonasi dihentikan.***