Bisnisbandung.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan CCTV dan jaringan internet di Dinas Perhubungan.
Penggeledahan dilakukan KPK pada hari Senin, 17 April 2023. Yana Mulyana, Wali Kota Bandung sendiri merupakan tersangka dalam kasus tersebut.
Penggeledahan dilakukan dengan didampingi Yana Mulyana. Namun, KPK juga mengingatkan wartawan agar tidak masuk ke dalam ruang kerja Wali Kota Bandung.
Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota Bandung serta di ruang ATCS milik Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Baca Juga: Apakah Bisa Mendongkrak Ekonomi Warga Lokal? KTT ASEAN Akan Dilakasanakan di Labuan Bajo, NTT
KPK masih melakukan penggeledahan dan mencari bukti tambahan terkait kasus tersebut.
Penggeledahan dilakukan selama lebih dari 4 jam dan penyidik KPK masih berada di dalam Balai Kota Bandung.
Hal itu dikonfirmasi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. "Betul, hari ini tim penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Kota Bandung, dintaranya di Balai Kota," katanya.
"Kegiatan masih berlangsung. Akan kami informasikan nanti perkembangannya bila seluruh kegiatan selesai," ujarnya.
Kasus tersebut melibatkan Yana Mulyana dan beberapa pihak lain yang diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan tersebut.
Baca Juga: Ini Solusi Kemendikbudristek untuk Menuntaskan Persoalan Guru Honorer di Indonesia?
Hingga saat ini, KPK telah menangkap sembilan orang, termasuk Yana Mulyana dalam kasus tersebut. Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK merupakan bagian dari upaya mereka dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Diberitakan sebelumnya KPK berhasil menangkap Walikota Bandung, Yana Mulyana dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada tanggal 14 April 2023.
Walikota Bandung Yana Mulyana diduga terlibat dalam tindak pidana suap terkait pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet.