Bisnisbandung.com - Mahkamah Agung Arab Saudi minta umat muslim di semua daerah kerajaan untuk memperhatikan bulan sabit atau hilal pada 29 Ramadan atau Kamis (20/4/2023). Ini untuk tentukan 1 Syawal atau Idulfitri.
Untuk warga yang menyaksikan bulan sabit, baik sama mata telanjang atau teropong, dipersilahkan segera lapor ke pengadilan paling dekat.
Kepentingannya untuk mendaftar kesaksian sudah menyaksikan hilal, hingga dipastikan telah saatnya ganti bulan.
Baca Juga: KPK Tetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Jadi Tersangka Skandal Suap Pengadaan CCTV
"Siapa saja yang memiliki kepentingan dengan hilal dapat tergabung dengan panitia yang sudah dibuat. Ini ialah wujud cari pahala yang berguna untuk semua umat Islam," demikian pengakuan dari Mahkamah Agung Arab Saudi, Jumat (15/4/2023).
Bila Kamis petang saat sebelum masuk waktu magrib ada yang bersaksi menyaksikan hilal, Mahkamah Agung selekasnya melangsungkan tatap muka untuk memutuskan 1 Syawal.
Kebalikannya bila tidak ada yang menyaksikan hilal, automatis Ramadan digenapkan jadi 30 hari.
Baca Juga: Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna Menjamin Pelayanan Publik Di Kota Bandung Tetap Berjalan
Dengan demikian Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi belum tentukan kapan 1 Syawal 1444 H. Semua baru dijumpai sesudah penilaian hilal di akhir 29 Ramadan.
Pemerintahan Indonesia akan melangsungkan penilaian hilal untuk tentukan awalnya Ramadan pada Kamis mendatang.
Selain itu Muhammadiyah telah memutuskan lewat penghitungan hisab jika 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jumat (21/4/2023).***
Artikel Terkait
Transformasi Kota Bandung Bersama Wali Kota Yana Mulyana Yang Terjerat OTT KPK
Mengenal Lebih Dekat Yana Mulyana, Walikota Bandung yang Terjerat Dugaan Kasus Korupsi
Refleksi Kepemimpinan Kang Yana Mulyana, Walikota Bandung Yang Terjerat Dugaan Kasus Korupsi
Wali Kota Bandung Yana Mulyana Tertangkap KPK, Berikut Tokoh Nasional yang Pernah Jadi Tersangka Korupsi
Ini Jumlah Uang Yang Diterima Yana Mulyana Wali Kota Bandung Skandal Suap Proyek Bandung Smart City!
Ridwan Kamil Prihatin Atas OTT KPK Terhadap Wali Kota Bandung, Bagaimana Pelayanan Publik Kota Bandung?