bisnisbandung.com - Isu reshuffle kabinet kembali menguat setelah berbagai bencana yang melanda Aceh dan Sumatera memunculkan sorotan publik terhadap kinerja sejumlah menteri.
Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research, Neni Nur Hayati, menjelaskan bahwa perbincangan di media sosial menunjukkan peningkatan tuntutan agar pemerintah mengevaluasi pejabat yang dianggap tidak kompeten.
Menurut analisis Neni, warganet banyak menyoroti nama-nama menteri yang selama ini kerap memunculkan kontroversi.
“Misal nih, ada Menteri Kehutanan yang di-mention, kemudian ada Pak Bahlil juga di mention, lalu juga ada Pak Zulhas juga di mention di situ,” lugasnya dilansir dari YouTube tvOneNews.
Baca Juga: KPK dan Kejagung Berbagi Peran Tangani Kasus Korupsi
Situasi bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera membuat publik menilai ulang efektivitas kementerian yang dinilai paling bertanggung jawab dalam penanganan darurat.
Beberapa tokoh kementerian disebut-sebut dalam diskusi publik tersebut, mencerminkan adanya dorongan agar pemerintah memastikan setiap pejabat yang menjabat memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang memadai.
Neni menilai bahwa media sosial kini menjadi bagian penting dari suara publik, terutama karena ruang digital telah menjadi kanal untuk mengekspresikan evaluasi dan harapan terhadap pemerintah.
Ia menyebut bahwa sebagian masyarakat menyampaikan pandangan mereka langsung pada akun resmi pemerintah, termasuk akun Sekretariat Kabinet, sebagai bentuk tekanan agar proses evaluasi jabatan dilakukan secara terbuka dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Belum Ada Tersangka di Kasus Kuota Haji, Sementara KPK Periksa Eks Menag Kedua Kalinya
Neni menilai bahwa publik tidak hanya menuntut pergantian pejabat, tetapi juga menginginkan reshuffle yang benar-benar memperhatikan kompetensi dan profesionalisme.
Kekhawatiran muncul jika pergantian dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan elite politik dan bukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Selain sentimen negatif terhadap pejabat yang dianggap tidak maksimal, Neni menyebut bahwa ada pula respons positif terhadap sikap Presiden Prabowo jika menunjukkan komitmen memperbaiki kinerja kabinet.
Harapan masyarakat adalah agar proses evaluasi kabinet melibatkan partisipasi publik yang bermakna dan tidak sekadar memenuhi pertimbangan internal pemerintahan.***
Baca Juga: Sinyal Tegas dari Istana, Pengamat Sebut Realisasi Reshuffle Dinilai Penuh Hitung-Hitungan Politik