bisnisbandung.com - Guru Gembul mengungkapkan keheranannya terhadap pola kritik publik yang lebih diarahkan kepada sejumlah menteri, seperti Bahlil Lahadalia dan Zulkifli Hasan, terutama terkait isu lingkungan.
Menurutnya, kritik tersebut malah jarang menyentuh Presiden Prabowo Subianto, meski kenyataannya kebijakan strategis berasal dari pemerintahan pusat.
“Bahlil itu dihujat habis-habisan, dicaci maki habis-habisan karena kebijakan-kebijakan yang sebenarnya di acc oleh Pak Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dalam analisisnya yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadi, Guru Gembul menilai Prabowo memiliki strategi politik yang sangat efektif dalam meredam kritik.
Baca Juga: Geger! Prabowo Dinilai Presiden Paling Berbahaya di Era Reformasi
Salah satunya melalui pembentukan koalisi besar dengan merangkul hampir seluruh lawan politiknya. Strategi ini membuat oposisi nyaris tidak ada dan ruang kritik menjadi semakin sempit.
Ia menjelaskan bahwa Prabowo tidak hanya mengajak rival politik bergabung ke dalam pemerintahan, tetapi juga memberikan berbagai kepentingan yang diinginkan masing-masing pihak.
Akibatnya, koalisi pemerintahan menjadi sangat gemuk dan hampir semua partai berada dalam lingkar kekuasaan. Kondisi ini membuat tidak ada saluran politik formal yang benar-benar berani menyuarakan kritik terhadap presiden.
“Nah, ini jeniusnya Pak Prabowo. Enggak bisa dikritik karena dia bikin bumper yang begitu banyaknya. Penjahat-penjahat politik sengaja dimasukkan ke dalam koalisi untuk dihujat aja di situ,” lugasnya.
Baca Juga: Presiden Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, BMKG Laporkan Operasi Modifikasi Cuaca hingga Ribuan Gempa
Guru Gembul menilai situasi tersebut berbeda dengan era pemerintahan sebelumnya, di mana kritik masih dapat disalurkan melalui tokoh maupun partai oposisi.
Di bawah pemerintahan Prabowo, seluruh kekuatan politik utama telah direkrut, sehingga kritik publik kerap berhenti di level menteri atau lembaga, bukan pada pengambil keputusan tertinggi.
Ia juga menyoroti pola pembiaran konflik internal di antara anggota koalisi. Menurutnya, elite-elite politik sengaja dibiarkan saling berbenturan untuk memperebutkan kepentingan masing-masing.
Dari konflik inilah kemudian muncul figur-figur yang dipersepsikan publik sebagai musuh bersama atau pihak paling bertanggung jawab atas kebijakan bermasalah.