bisnisbandung.com - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap temuan mengejutkan terkait keberadaan bandara ilegal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Fasilitas tersebut diketahui telah beroperasi sejak era pemerintahan Presiden Jokowi tanpa keberadaan aparat negara yang seharusnya mengawasi aktivitas penerbangan.
Pemerintah menilai kondisi ini sebagai anomali serius yang mengancam kedaulatan serta stabilitas nasional.
“Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Menhan, Sjafrie dilansir dari youtube iNews.
Baca Juga: Klaim Bobibos Dinilai Menabrak Hukum Fisika Dasar, Raymond Chin Ungkap Sejumlah Kejanggalan
“Ini adalah satu contoh bahwa negara kita yang kaya ini masih ada siasat-siasat sekelompok orang untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan,” lanjutnya.
Kementerian Pertahanan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan peninjauan lapangan ke wilayah tersebut.
Dari hasil pengecekan, ditemukan dugaan praktik-praktik ilegal yang merugikan negara, terutama di sektor sumber daya alam.
Pemerintah menilai masih ada pihak tertentu yang memanfaatkan celah regulasi untuk kepentingan kelompok.
Dalam rangka pengamanan kawasan, prajurit TNI menggelar latihan simulasi intersep udara terhadap aktivitas pesawat yang dicurigai terlibat dalam kegiatan tidak resmi.
Baca Juga: Raymond Chin Wanti-Wanti Nasib Bobibos Berujung Jadi ESEMK Jilid 2
Latihan tersebut menjadi bagian dari evaluasi nasional untuk memastikan setiap bandara di Indonesia berada di bawah kendali penuh negara.
Keberadaan bandara yang tidak diawaki perangkat resmi dinilai membuka kerawanan dari aspek ekonomi hingga pertahanan.
Satgas PKH menegaskan bahwa operasi penertiban tidak hanya terbatas pada Morowali, tetapi mencakup seluruh wilayah Indonesia.