bisnisbandung.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara, Hery Firmansyah, menyoroti lambatnya penanganan kasus dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang menyeret Roy Suryo dan sejumlah pihak lain.
Ia menegaskan bahwa penyidik perlu bersikap lebih tegas agar perkara ini tidak berkembang menjadi drama berkepanjangan.
Menurut Hery, penyelesaian melalui restorative justice tetap mensyaratkan adanya pemaafan antara dua pihak.
“Jadi ini catatan penting agar ini tidak berlarut-larut ya kan, tidak nanti ada lagi beberapa pihak yang kemudian masuk menemukan solusi yang padahal dalam kasus ini menurut saya hanya dua pihak saja nih,” lugasnya dilansir dari youtube tvonenews.
Namun hingga kini ia menilai belum terlihat adanya proses saling memaafkan yang menjadi dasar mekanisme tersebut.
Bahkan ia mencurigai lambannya proses hukum berpotensi diarahkan pada momentum tertentu, seperti Hari Raya Idulfitri, ketika suasana saling memaafkan dianggap lebih mudah dimanfaatkan.
Hery menilai perlu adanya batas waktu yang jelas dari penyidik Polda Metro Jaya terkait penyelesaian kasus ini.
Ia berpendapat bahwa hampir semua perkara dapat diselesaikan dengan cepat ketika ada perhatian dan intensi yang kuat dari aparat hukum.
Karena itu, berlarutnya kasus ini dinilai tidak wajar, terlebih hanya melibatkan dua pihak utama, yaitu kelompok Roy Suryo dan Presiden Jokowi.
Ia menyoroti bahwa para terlapor telah mengajukan berbagai bukti yang mereka anggap relevan. Dengan kondisi tersebut, ia mempertanyakan alasan penyidik masih menunda penyelesaian.
Jika bukti telah diberikan, maka proses hukum seharusnya dapat dipercepat untuk menghindari spekulasi publik.
Baca Juga: Judol, Ketika Kebebasan Berubah Menjadi Jerat
Selain fokus pada urgensi penyelesaian, Hery juga menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat.