bisnisbandung.com - Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Mira Riyati, memberikan penjelasan terkait masuknya nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, dalam daftar 40 calon Pahlawan Nasional tahun 2025.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Sosial bukan pihak yang menentukan usulan, melainkan hanya meneruskan nama-nama yang diajukan dari tingkat daerah.
Menurut penjelasannya, proses pengusulan dimulai dari level kabupaten atau kota berdasarkan aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Gaya Komunikasi Dipersoalkan Hasan Nasbi, Purbaya: Itu Atas Arahan Bapak Presiden
Setiap daerah terlebih dahulu melakukan pengkajian melalui seminar dan pembahasan terstruktur menggunakan tim peneliti dan pengkaji gelar pahlawan tingkat daerah (TP2GD).
Setelah proses tersebut, rekomendasi dari gubernur diperlukan untuk dapat melanjutkan pengajuan ke pemerintah pusat.
“Kementerian Sosial mempunyai peran bukan sebagai pengusul, tetapi justru sebagai pihak yang meneruskan usulan-usulan yang memang diusulkan dari bawah, mulai dari tingkat kabupaten, kemudian provinsi, dan kemudian di tingkat pusat,” jelasnya dilansir dari youtube CNN indonesia.
Mira menjelaskan bahwa setelah nama diajukan, Kementerian Sosial membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan (TP2GP) yang terdiri atas akademisi, praktisi, pakar, dan sejarawan.
Baca Juga: Basmi Impor Ilegal! Sanksi Keras akan Diperlakukan, UMKM Diproyeksikan Jadi Pemasok Utama
Tim tersebut bertugas menilai kelayakan tokoh berdasarkan data historis dan kontribusinya terhadap bangsa.
Komposisi tim yang terdiri dari 13 anggota dipilih untuk memastikan kajian objektif dan multidisiplin.
Ia menegaskan bahwa kementeriannya hanya berperan sebagai perantara proses administratif, bukan pengusul.
Baca Juga: Jadi Film Drama yang Dinanti, “Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati” Mulai Diproduksi
Setiap nama yang masuk telah melalui seleksi bertingkat dan penilaian panjang di daerah sebelum diteruskan ke pusat.