Rocky menilai bahwa proyek-proyek strategis pada masa kepemimpinan Jokowi kini mulai dipersoalkan kembali oleh publik.
Ia memandang bahwa pembiayaan besar dari China tidak hanya membebani keuangan negara, tetapi juga berpotensi membuka pintu proses hukum apabila terbukti ada pelanggaran dalam prosesnya.
Dalam analisisnya, dugaan mark up menjadi elemen penting yang dapat menyeret isu ini ke ranah hukum. Ia menilai bahwa pola utang luar negeri yang tidak dikelola secara transparan berpotensi menjadi dasar pemidanaan jika terbukti ada motif penyalahgunaan kekuasaan.
Rocky memandang bahwa persoalan ini bukan sekadar soal ekonomi, melainkan juga menyangkut akuntabilitas pemerintahan sebelumnya.
Ia menilai bahwa jebakan utang China berpotensi menjadi beban jangka panjang bagi rakyat, karena pada akhirnya pembayaran utang ditanggung negara.***
Baca Juga: Ekonom: Belum Genap Setahun, Pemerintahan Prabowo Sudah Tambah Utang Rp501 Triliun!